Rabu, 21/07/2021 09:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Pemerintah tidak ikut menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri ketika harga minyak dunia melonjak.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan, Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang tidak menurunkan harga BBM dalam negeri ketika harga minyak dunia anjlok.
"Apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, sebaiknya Pemerintah jangan menaikkan harga BBM. Kasihan rakyat. Daya belinya masih belum pulih. Jika harga BBM dinaikan akan menambah beban hidup rakyat yang sekarang sedang melaksanakan PPKM," tegas dia dalam pesan singkat, Rabu (21/7).
"Beberapa bulan lalu kan Pertamina mengumumkan laba yang dihasilkan. Laba itu didapat dari keuntungan dimana rakyat membeli BBM dengan harga normal di saat harga minyak dunia anjlok,” sambungnya.
BPH Migas: BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Volume
BPDPKS dan Aspekpir Kenalkan Budidaya Sapi Pola Siska ke Petani Sawit Plasma
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
Mulyanto menegaskan, sekarang Pertamina harus siap menerima konsekuensi. Jangan ikut-ikutan menaikan harga BBM di saat harga minyak dunia naik. Jangan rakyat lagi yang dikorbankan.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, guna meringankan biaya pengadaan BBM yang net importer itu, Pemerintah harus menyediakan kompensasi yang memadai untuk meringankan Pertamina. Pemerintah jangan lepas tangan menyikapi fluktuasi harga tersebut.
"Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kondisi riil ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini," tegas Mulyanto.
Sebelumnya diberitakan bahwa harga minyak dunia naik hingga sempat menyentuh harga tertinggi di level USD 77,16/barel di awal bulan Juli untuk minyak berjangka jenis Brent.
Kenaikan harga minyak juga terjadi pada harga MPOS ataupun Argus yang merupakan harga acuan dalam menentukan harga BBM dalam negeri sesuai Kepmen ESDM No.62/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
"Pemerintah harus mempertimbangkan bahwa saat ini Premium sudah jarang ditemukan. Sebagian besar SPBU sudah tidak menjual BBM jenis Premium. Yang ada dan yang paling murah hanya Pertalite. Karena itu Pemerintah jangan ikut menaikkan harga Pertalite ini," tandas Mulyanto.