Senin, 31/05/2021 12:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menilai pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya pada jadwal yang telah ditetapkan yakni Senin (31/5).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengapresiasi keputusan penundaan seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita apresiasi penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK oleh Kemenpan-RB dan BKN, berdasar kepada regulasi-regulasi menyangkut beberapa pengaturan pengadaan CPNS, PPPK Non Guru dan Guru tahun 2021,” kata dia kepada wartawan di Jakarta.
Melalui penundaan itu, menurutnya BKN memiliki kesempatan melakukan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Dengan begitu nantinya kuota formasi kebutuhan di daerah dapat bertambah. Misalkan dari yang sebelumnya hanya 1.500 orang meningkat menjadi 2.500 orang.
Postecoglou Akui Spurs Sempat Panik Ditinggal Kane
Narkoba, Selebgram Chandrika Chika Cs Dikirim ke Lido untuk Rehabilitasi
50 Musisi Akan Ramaikan Jakarta Street Jazz Festival 2024, Ada Tompi sampai Andien
“Ini berkaitan erat dengan kuota kebutuhan formasi di daerah yang jauh dari kebutuhan,” ucap Junimart.
Ia mencontohkan ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Saat itu, Gubernur Riau menitip pesan kepada dirinya dan meminta penambahan kuota CPNS menjadi 2.500 sampai 3.000 orang.
Karena kuota dari pusat hanya 1.500 orang yang sudah pasti kurang mendukung kelancaran pelayanan publik untuk Provinsi Riau.
Politisi PDIP itu juga mendesak Kemenpan-RB dan BKN dalam tenggang waktu penundaan seleksi segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Utamanya menyangkut penambahan kuota formasi CPNS dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dari APBN.
Khusus untuk seleksi PPPK, Junimart menekankan Pemerintah Pusat wajib untuk memperhatikan penerimaannya. Karena banyak calon PPPK Non Guru dan Guru yang sudah mengantri cukup lama. Sama halnya untuk Honorer K2, Pemerintah Pusat diharapkannya bersikap cerdas menyikapi dan mengakomodir para tenaga honorer kategori dua (THK2) itu.
“Kemenpan-RB dan BKN harus segera melakukan koordinasi kepada seluruh Pemerintah Daerah, untuk penambahan kuota formasi CPNS. Lalu khusus untuk PPPK, Komisi II DPR meminta memberikan perhatian khusus,” tegas Junimart.
Terakhir, Junimar mewanti-wanti Kemenpan-RB, BKN dan KASN untuk selalu waspada dengan senantiasa mengantisipasi aksi ‘mafia’ penerimaan CPNS, P3K dan Honorer K2 dengan cara membentuk panitia yang siap secara sumberdaya manusia dan sistem penerimaan yang transparan, dengan melibatkan instansi lain dan memanfaatkan tekhnologi IT yang online.
Keyword : Warta DPR Komisi II DPR Junimart Girsang PDIP CPNS PPPK KemenPAN-RB