Jum'at, 12/02/2021 13:54 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mempertanyakan pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait temuan situs pornografi di buku pelajaran Sosiologi jenjang SMA.
“Kemendikbud itu punya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang harusnya mengawasi aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah termasuk buku ajar,” kata Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Jumat (12/2).
Seharusnya, tegas dia, Kemendikbud dapat maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap buku ajar sekolah di Indonesia.
“Harusnya hal itu dimaksimalkan sehingga buku-buku ajar yang beredar di sekolah tidak lagi memuat hal-hal kontroversial, seperti masuknya tautan pornografi pada buku pelajaran yang bisa memberikan dampak negatif kepada peserta didik,” tekan Huda.
Dumfriez Menyesal Pajang Spanduk GTA Theo Hernandez
Ini Rekomendasi Mukerda I MUI DKI Jakarta
Haaland Siap Mati-matian Gagalkan Arsenal Jadi Juara
Kejadian situs porno dalam buku ajar ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia, tetapi kejadian seperti ini sudah pernah terjadi seperti pada Buku Pendidikan Jasmani untuk kelas XI tahun 2014 yang mengajarkan tentang cara dan gaya berpacaran.
“Selain itu pernah juga muncul hal kontroversial di buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA di mana ditemukan muatan yang membolehkan membunuh orang musyrik,” kata Huda.
Parahnya lagi, kasus teranyar saat ini adalah munculnya nama Ganjar yang identik dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di dalam soal buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan PT Tiga Serangkai tahun 2020.
Dalam buku itu ada soal yang menggambarkan Ganjar tidak pernah bersyukur, setiap Idul Adha tidak pernah berkurban dan tidak pernah shalat.
“Sebelumnya juga muncul nama Megawati dan Anies dengan framing menyudutkan satu pihak dalam soal ujian bagi siswa di DKI Jakarta,” kata Huda.
Politikus PKB ini menilai, fakta-fakta tersebut menunjukkan jika memang ada kelemahan pengawasan terkait penerbitan buku ajar, maupun soal ujian bagi peserta didik di Indonesia. Kondisi tersebut harusnya menjadi fokus bagi Kemendikbud untuk memperbaikinya ke depan.
“Tentu hal itu berat dilakukan, namun dengan digitalisasi pengawasan dan layanan hal itu akan bisa dilakukan ke depan,” jelasnya.
“Selain itu peningkatan kapasitas tenaga kependidikan sebagai salah satu sumber penulisan harus juga dilakukan sehingga mereka bisa meletakkan cara pandang mereka sebagai pendidik bukan sebagai individu yang punya afiliasi politik atau ideologi,” demikian Huda.