Kamis, 04/02/2021 19:38 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memaksimalkan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2021.
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah berharap kinerja KKP dapat berjalan dengan baik di tengah keterbatasan ketersediaan anggaran saat ini.
“Kami memandang sektor kelautan adalah perikanan, salah satu sektor strategis di Indonesaa. Maka, pematangan anggaran yang tepat akan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor ini. Yang dikelola maksimal dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KKP, terkait Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja KKP RI TA 2021 di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (4/2).
Politisi Partai NasDem ini mencermati beberapa hal dalam susunan anggaran KKP tahun ini. Misalnya, anggaran kampanye Gemarikan yang dikurangi.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
Akhir Maret 2024, Realiasasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp4,3 Triliun
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
Sulaeman menjelaskan, di masa pandemi program tersebut berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran varian makanan bergizi bagi masyarakat.
Dari sisi produksi budidaya, Sulaeman mendorong agar ada penguatan benih unggul bagi pembudidaya dan petambak. Jika ada penghematan di program ini, maka ia meminta penjelasan dari KKP.
“Sebab salah satu permasalahan di budidaya saat ini adalah terbatasnya akses permodalan, tingginya suku bunga bank, dan sulitnya memenuhi prosedur perbankan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet turut meminta penjelasan KKP terkait pos anggaran yang cenderung besar, seperti penyusunan dokumen.
Serta anggaran di bidang perizinan, yang menurut hemat politisi Fraksi PKS ini penerbitan izin nantinya sudah masuk dalam lingkup Undang-Undang Cipta Kerja yang mengganti kebijakannya menjadi perizinan usaha.
Keyword : Warta DPR KKP Komisi IV DPR Anggaran