Jum'at, 04/12/2020 21:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, Kabupaten/ kota. Hal ini lakukan agar akses program-program pelatihan kerja baik di pusat maupun daerah akan semakin mudah dan terjangkau masyarakat.
Dengan adanya sinergitas yang erat, diharapkan berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) agar segera dikomunikasikan untuk memperoleh solusi secara cepat dan tepat.
"Kami yakin dengan adanya keterbukaan komunikasi antara pusat dan daerah, maka program pelatihan, sertifikasi dan penempatan di BLK-BLK dapat berjalan dengan baik," ujar Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Herman, dalam acara Rakor Penempatan Peserta Boarding PBK Tahun 2020 BBPLK Bekasi, di Jakarta, Kamis (3/12/2020) malam.
Kepala BBPLK Bekasi, Herman, mengatakan, ada tiga hal penting agar pelaksanaan pelatihan serta penempatan peserta pelatihan yang difasilitasi pemda dapat berjalan dengan baik. Pertama, peran aktif Pemda yang telah menjadi target kerja sama pelatihan untuk dapat membantu proses pelatihan dan penempatan peserta yang telah dilatih.
Driver Ojol Minta Izin Aplikator Dicabut Jika Tidak Beri THR
Ribka Tjiptaning Didalami KPK Soal Pembahasan Anggaran Pengadaan Sistem Proteksi TKI
Ribka Tjiptaning Didalami KPK Soal Pembahasan Anggaran Pengadaan Sistem Proteksi TKI
Kedua, koordinasi Pemda dengan dunia usaha, dunia industri lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan peserta pelatihan yang telah disertifikasi. Ketiga, mulai saat ini, Pemda memiliki program-program prioritas terkait kejuruan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk tahun 2021.
"Kami berharap melalui Rakor ini, dapat terjalin komunikasi positif dengan para pemegang kebijakan di tingkat pemda melalui dinas-dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi serta penempatan," ujarnya.
Herman mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2020 ini, BBPLK Bekasi telah melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan sistem Boarding. Peserta sistem ini, direkrut dari berbagai daerah dengan bekerja sama dengan Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Total peserta boarding yang telah dilatih di BBPLK Bekasi sejak 2017 sampai 2020 sebanyak 7496 orang peserta yang berasal dari 263 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Namun, lanjut Herman, hanya 22 persen daerah melaporkan penempatan peserta yang telah dilatih dari keseluruh daerah yang direkruit. Sedangkan jumlah total peserta boarding dan non boarding yang dilatih dari tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 16.854 orang peserta.
"Jumlah laporan itu sangat kecil dibandingkan peserta boarding yang telah dilatih di BBPLK Bekasi sejak 2017 sampai 2020 sebanyak 7496 orang peserta dari 263 Kabupaten/Kota," katanya.
Herman mengatakan, maksud dan tujuan Rakor ini untuk memperoleh informasi dari daerah yang telah menjadi target boarding sejak 2017 hingga 2020 tentang penempatan alumni PBK hasil pelatihan di BBPLK Bekasi. "Rakor ini juga untuk memperoleh masukan dari Pemda dan kendala-kendalanya dalam menempatkan peserta yang telah dilatih," katanya.
Sementara Plt. Direktur Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Kemnaker, Rasyid Amir, berharap agar ke depan seluruh informasi lowongan kerja yang ada di perusahaan terintegrasi dengan aplikasi Karirhub dalam SISNAKER Kemnaker dan layanan penempatan tenaga kerja dilakukan secara digital/online. "Serta pembuatan AK1 (kartu kuning) secara online/digital," ujarnya.
Keyword : Kinerja Menteri Tenaga KerjaKemnaker Pemda BBPLK