Jum'at, 25/09/2020 07:29 WIB
Washington, Jurnas.com - Amerika Serikat (AS) memasukkan beberapa pejabat dan entitas Iran ke dalam daftar hitam atas dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk memberikan sanksi kepada hakim yang dikatakan terlibat dalam kasus pegulat Iran yang dijatuhi hukuman mati.
Dilansir dari Arab News, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mengatakan, AS menjatuhkan sanksi pada Hakim Seyyed Mahmoud Sadati, Hakim Mohammad Soltani, Cabang 1 Pengadilan Revolusi Shiraz, dan Penjara Adel Abad, Orumiyeh, dan Vakilabad.
Perwakilan Khusus AS untuk Iran dan Venezuela, Elliott Abrams mengatakan sanksi tersebut ditujukan kepada hakim yang menghukum mati pegulat Iran Navid Afkari. Pompeo mengatakan Sadati, hakim Cabang 1 Pengadilan Revolusi Shiraz, dilaporkan mengawasi salah satu persidangan Afkari.
"AS berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang menyangkal kebebasan dan keadilan kepada rakyat Iran dan hari ini Amerika Serikat akan mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat dan entitas Iran termasuk hakim yang menghukum mati Navid Afkari," kata Abrams dalam sidang di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
Legislator Minta Pemerintah Wasadai Multidimensi Dampak Perang Israel-Iran
Pegulat itu dieksekusi awal bulan ini setelah dihukum karena penikaman fatal seorang penjaga keamanan selama protes anti-pemerintah pada tahun 2018, media pemerintah Iran melaporkan.
Yang juga masuk daftar hitam adalah penjara Adel Abad, tempat Pompeo mengatakan pegulat itu dilaporkan disiksa oleh pejabat Iran, dan penjara Vakilabad, tempat warga AS Michael White ditahan.
Pompeo juga menyebut Iran atas apa yang dia katakan sebagai penahanan yang salah terhadap tiga orang AS, Baquer dan Siamak Namazi dan Morad Tahbaz, menambahkan AS akan melakukan segala upaya untuk membawa mereka pulang.
Awal pekan ini, Washington memberlakukan sanksi baru terhadap kementerian pertahanan Iran dan lainnya yang terlibat dalam program nuklir dan persenjataannya untuk mendukung pernyataan AS bahwa semua sanksi PBB terhadap Teheran sekarang dipulihkan.
Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri pada 2018 dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat oleh pendahulunya dan mulai menerapkan kembali sanksi yang telah dikurangi berdasarkan perjanjian tersebut.