Jum'at, 24/07/2020 06:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Praktisi pendidikan, Indra Charismiadji menilai mundurnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak bisa dipandang sebelah mata.
Dia menyebut keputusan yang diambil oleh kedua ormas terbesar di Tanah Air itu menyiratkan ada hal yang tidak beres di dalam kementerian yang digawangi Nadiem Anwar Makarim tersebut.
"Ini ada sinyal-sinyal ketidakberesan dalam Kemdikbud. Leadership (kepemimpinan), program, tata kelola," ujar Indra saat dihubungi Jurnas.com pada Jumat (24/7).
Karenanya, menurut Indra, polemik POP ini harus diselesaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Siswa SMKN 2 Kasihan Unjuk Gigi Lewat Konser Teaterikal
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
31 Perusahaan China Jalin Kemitraan dengan 77 Kampus Vokasi
"Muhammadiyah dan NU sudah tidak percaya lagi dengan Kemdikbud. Polemiknya harus diselesaikan presiden menurut saya," kata Direktur Center Education Regulations for Development Analysis (CERDAS) itu.
"Langkah kedua ormas ini sudah menjadi langkah politik sepertinya," sambung Indra.
Sebelumnya diketahui, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Maarif NU kompak mundur dari POP, yang merupakan program di bawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud.
Keduanya menilai seleksi POP dalam pelaksanaannya tidak transparan. Muhammadiyah dan NU juga menyoroti lolosnya ormas yang justru seharusnya mengeluarkan CSR untuk pendidikan.