Jum'at, 28/02/2020 20:46 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pengusaha truck yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan zero ODOL atau over dimension over load di jalan raya.
"Pemerintah harus tegas dan konsisten. Kalau memang wajib bebas ODOL, ya lakukan dan jangan ragu-ragu. Kami juga mau tertib, dan kami tidak mau terus menerus disalahkan," kata Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan, di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Gemilang Tarigan menjelaskan, sikap tegas pemerintah tersebut sangat diperlukan agar tidak ada lagi kambing hitam yang diarahkan kepada pengusaha truk setiap kali terjadi kerusakan jalan maupun kecelakaan.
Menurutnya, soal bebas ODOL ini telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 60/2019 tentang Penyelennggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan.
May Day, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
Selalu Spektakuler, Zendaya Masih Bingung Pakai Gaun Apa di Met Gala 2024
Pendapatannya Jauh Beda dengan Taylor Swift, Travis Kelce Disebut Miskin
"Ketika kami sudah mau tertib, pemerintahnya tidak kompak alias mencla-mencle," tegasnya.
Kementerian Perhubungan sebelumnya mengumumkan zero ODOL pada tahun 2021. Kemudian berubah menjadi 2022. Terakhir, berubah lagi menjadi 2023. Penundaan Zero ODOL ini diyakini Aptrindo akan menambah panjang tingginya biaya logistik nasional dan terus menjamurnya pungutan liar (Pungli) di jalan raya.
Tingginya biaya logistik ini, lanjut Tarigan juga menjadi penyebab, rendahnya daya saing. Dengan masih berlakunya ODOL, apakah kita senang? Karena ini juga yang menyebabkan kita terus terpuruk," jelasnya.
Ketua Kompartemen Angkutan Lintas Daerah DPP AptrindobNur Rochman menambahkan, kalau antar instansi pemerintah saja tidak kompak, jangan harap penerapan bebas ODOL di jalan raya bisa terealisasi.
Padahal, kata Nur Rochman, secara infrastruktur telah disiapkan, berupa jembatan timbang yang dikembangkan dengan sistem waigh in motion (WIM) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Sistem ini, lanjut Nur Rochman sudah bisa dikembangkan di jalan-jalan non tol (koneksi) dan diterapkan sesuai rencana. Jadi tidak harus dilakukan penunadaan.
Melaui sistem ini juga bisa dikembangkan ke lintas moda, sehingga harapan menurunkan biaya logistk dan mendorong peningkatan daya beli serta peningkatan daya saing bisa terwujud.