Rabu, 29/05/2019 10:25 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh telah meminta Inggris untuk menerapkan pengakuan parlemennya terhadap negara Palestina di lapangan.
"Langkah Inggris akan sangat penting mengingat niat Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat," kata Shtayyeh dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa setelah bertemu dengan delegasi parlemen Inggris di kota Ramallah yang diduduki Tepi Barat, dikutip PressTV.
Shtayyeh juga mendesak Inggris untuk mengirim tim teknis ke Palestina untuk menyelidiki pengurangan iuran pajak Palestina oleh Israel.
Kembali pada Oktober 2014, Parlemen Inggris dengan suara bulat mendukung pemerintah mengakui Palestina sebagai negara.
Alami Ancaman soal Gaza, Anggota Parlemen Inggris Khawatirkan Keselamatan
Parlemen Inggris Kacau saat Pemungutan Suara Gencatan Senjata Gaza
China Siap Jadi Penengah Konflik Israel-Palestina
Ayes memilikinya ketika 274 anggota parlemen memilih untuk mengadopsi mosi tidak mengikat dan hanya 12 memilih menentangnya.
Mosi asli menetapkan bahwa Pemerintah Inggris harus mengakui negara Palestina bersama Israel. Kemudian legislator Partai Buruh Grahame Morris mengatakan mengakui sebuah negara Palestina dapat membantu memecahkan kebuntuan dalam negosiasi damai antara Palestina dan rezim Tel Aviv sebelum terlambat.
Anggota parlemen konservatif Nicholas Soames juga mengatakan, mengakui Palestina adalah benar secara moral dan juga untuk kepentingan nasional.
Inggris tidak menunjuk Palestina sebagai negara, tetapi menegaskan bahwa itu bisa dilakukan kapan saja jika mereka percaya itu akan membantu proses perdamaian pembicaraan lama yang terhenti antara Palestina dan Israel.
Putaran terakhir perundingan Israel-Palestina runtuh pada tahun 2014. Di antara poin-poin penting dalam negosiasi itu adalah ekspansi pemukiman Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina.
Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Palestina merdeka di masa depan dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya.
Keyword : Parlemen Inggris Negara Palestina