Selasa, 11/12/2018 07:39 WIB
Paris - Presiden Prancis, Emmanuel Macron akahirnya mengeluarkan kebijakan baru untuk membungkam rompi kuning. Di antaranya, meningkatkan upah minimum dan membatalkan rencana kenaikan pajak keamanan sosial untuk pensiunan, berpenghasilan kurang dari 2.000 euro.
"Kami akan menanggapi urgensi ekonomi dan sosial dengan langkah-langkah yang kuat, memotong pajak lebih cepat, menjaga pengeluaran kami di bawah kontrol, tetapi tidak dengan berputar balik," kata Macron dalam pidatonya yang disiarkan televisi, dilansir dari Al Jazeera.
"Gaji seorang pekerja dengan penghasilan dasar akan meningkat 100 euro per bulan mulai tahun 2019. Kami ingin Prancis bisa hidup dengan bermartabat," sambungnya.
Pemimpin berusia 40 tahun itu mengatakan, pemerintahnya juga akan meminta pengusaha swasta untuk membayar bonus akhir tahun kepada para pekerja jika perusahannnya mampu.
Inovasi Tren Minuman Kekinian, Polaris Gelar Kompetisi Mixologist Pertama di Indonesia
May Day, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
Selalu Spektakuler, Zendaya Masih Bingung Pakai Gaun Apa di Met Gala 2024
Sementara lawan politik Macron, mengkritik kebijakannya itu. Ia menyebut tidak cukup. "Emmanuel Macron mengira bisa memberikan sejumlah uang tunai untuk menenangkan pemberontakan," kata Jean-Luc Melenchon, pemimpin dari La France Insoumise yang berhaluan kiri.
"Saya percaya bahwa Act V (Massa) akan dimainkan pada hari Sabtu," katanya mengacu pada putaran baru protes yang direncanakan akhir pekan ini.
Semenra itu, salah satu anggota rompi kuning tampkanya belum yakin dengan puas dengan kebijakan Macron itu.
"Dalam hal substansi, ini adalah setengah ukuran. Kita dapat merasakan bahwa Macron punya lebih banyak untuk diberikan," Benjamin Cauchy, yang bertemu dengan pemimpin Prancis pekan lalu, mengatakan kepada televisi Perancis 2.