Masalah Klasik Pelaksanaan Ibadah Haji
Kamis, 24/08/2017 20:13 WIB
Jakarta - Tim pengawas Ibadah Haji masih saja menemukan sejumlah masalah klasik. Dari mulai konsumsi hingga penginapan yang hampir setiap tahunnya menjadi persoalan yang dihadapi para jemaah haji.
Ketua
Tim Pengawas Haji Fadli Zon mengatakan, dari hasil pantauan tim pengawas haji, masih menemukan sejumlah masalah klasik dari mulai persiapan hingga pelaksanaan. Baik itu transportasi, kesehatan, makanan atau katering, dan penginapan atau pemondokan dari jamaah haji.
"Secara umum yang kita lihat ada peningkatan pelayanan transportasi. Dalam persoalan kesehatan kita juga melihat ada perbaikan, meskipun ada keluhan bahwa jumlah tenaga medis itu termasuk kurang," kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/8).
Dalam persoalan makanan, kata Fadli, ditemukan ada satu kasus yang bisa berakibat fatal, meski bisa segera dicegah. Adalah, soal makanan basi yang sudah dibuat sebanyak 6400.
"Tapi dari sampel makanannya itu kemudian terindikasi basi, kemudian diganti meskipun jamaah haji tidak sempat mengkonsumsi namun terlambat menerima makan malamnya," terangnya.
Kata Fadli, dari sisi pemondokan juga melihat ada di Madinah yang lokasinya cukup jauh sekitar 1,2 kilometer dan dianggap kurang layak bagi para jemaah haji.
"Kami juga meninjau ke tempat katering yang ditunjuk, yang membuat makanan basi itu, memang kondisinya kurang layak. Seharusnya memang tidak diberikan semacam deal yang besar, karena ini perusahaan katering yang baru dan kurang profesional," terangnya.
Selain itu, kata Fadli, para jamaah itu melaporkan di beberapa tempat embarkasi uang pecahan 500 real itu ditukar dan dipotong 80 real.
"Jadi bayangkan ini praktek rentenir dalam pelaksanaan haji. Uangnya kalau dipotong 80 real kali 3 udah 240 real kalau ditukarkan. Ini sudah kita sampaikan oleh Menteri Agama," katanya.
"Persoalan kecil tas dengan kualitas rendah, sehingga gampang putus dan jebol. Padahal itu membawa perbekalan dan identitas, dan ini sudah juga kami sampaikan kepada Menteri Agama dan dewan pelaksana haji," tegasnya.
TERKINI
Lestari Moerdijat: Masalah Guru Jangan Dipahami Hanya Administratif Semata
Wamendagri Sebut 11 OTT Kepala Daerah Jadi Alarm Pemberantasan Korupsi
Plt Wali Kota Madiun Bungkam Usai Diperiksa 10 Jam Terkait Kasus Maidi
Legislator Golkar: RUU Pemilu Tetap Harus Jadi Inisiatif DPR