Sabtu, 15/07/2017 13:02 WIB
Jakarta - Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melanggar UUD 1945. Sebab, KPK dianggap bukan subjek maupun objek dari angket yang dibentuk DPR.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, KPK bukan bagian dari pemerintah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 3 dan pasal 30 UU KPK menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen.
Mahfud dan Ganjar Terima Putusan MK: Selamat Pak Prabowo dan Mas Gibran
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Ada 5 Pelanggaran pada Pilpres 2024
Yusril Optimis MK Sahkan Prabowo-Gibran
Keyword : Pansus Angket KPK Yusril Ihza Mahendra Mahfud