Kamis, 21/05/2026 15:34 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, KNKT, hingga KAI terkait insiden kecelakaan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dengan KRL di Stasiuan Bekasi Timur.
Rapat ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda karena Menhub tak bisa hadir. Dalam rapat, Lasarus mengingatkan kepada seluruh mitra kerja yang hadir agar kejadian tragis tersebut tidak terulang.
"Sebagaimana kita tahu terjadi perdebatan di publik apakah tidak ada ruang bagi sistem yang dimiliki oleh kereta api atau sistem yang dikendalikan oleh operator PT KAI dari kereta api ini untuk bisa kendalikan situasi? Hal ini pak bakalan terjadi lagi atau tidak? Itu jadi pertanyaan masyarakat," kata Lasarus saat mengawali rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5).
Lasarus kemudian mempertanyakan cara memitigasi kejadian serupa. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut dari banyaknya lintasan sebidang saat ini, ada potensi kejadian serupa akan terulang.
Komisi V Dorong Kemendes Perluas Mitra Sukseskan Kopdes Merah Putih
Menhub Sakit, Komisi V Tunda Pembahasan Kecelakaan Kereta Api di Bekasi
KPK Panggil Direktur PT Yes Mulia Pratama Terkait Korupsi DJKA
"Tentu peluang untuk terjadi hal serupa sangat mungkin, sangat mungkin dengan banyaknya perlintasan sebidang. Apa lagi perlintasan sebidang yang tidak ada penjaganya. Mana kala itu terjadi, bagaimana sistem kendalikan situasi? Itu yang ingin kita evaluasi hari ini," ucap Lasarus.
Lasarus selanjutnya menyinggung alasan KA Agro Bromo Anggrek tak terkendali lalu menabrak KRL yang berhenti. Dia meminta penjelasan perihal sistem yang dimiliki saat ini hinhga tak bisa mengendalikan situasi tersebut.
"Kita, saya, tidak mengerti detail soal operasional kereta api, tapi akal sehat kita bisa berpikir pak, kalau sistemnya mengalami masalah, pasti kan jadwal keberangkatan masing-masing kereta ketahuan, itu apa namanya Pak Menteri schedule kereta? Gapeka, itu Grafik Perjalanan Kereta, di grafik itu kan pasti ketahuan kereta ini berada di mana, kemudian kira-kira posisinya di mana ketika ini terjadi," kata Lasarus.
"Kemudian tenggat waktu antar kereta kalau tenggat waktu kita buat 5 menit, 7 menit, 10 menit, 8 menit, berapapun lah yang diatur, kan pasti ada hitungan teknisnya, nah apakah hitungan itu sudah mencatat mana kala terjadi kecelakaan di depan bisa nggak dengan jarak menit yang ada bisa kendalikan situasi atau tidak?" tambah Lasarus.
Bagi Lasarus, kejadian nahas ini harus jadi pelajaran semua pihak. Dia menekankan tidak cerdas jika insiden tersebut terjadi lagi ke depannya.
"Yang sudah berlalu tak bisa kita tarik kembali pak, namun kalau mengulangi kejadian yang sama, kurang bijak bilang pak, mohon maaf ya, tidak cukup cerdas kita, mungkin bahasa itu yang paling sopan pak kalau sampai jatuh di lobang yang sama 2 kali," kata Lasarus.
Lasarus juga menegaskan pentingnya kejujuran dari lembaga terkait. Menurutnya, kebohongan yang dibuat terkait kasus ini sama saja dengan membohongi para korban.
"Karena ini menyangkut nyawa, saya waku telepon telepon dengan Pak Menhub `Pak Menteri ini kita ungkap apa adanya, karena ini tanggungjawab kita kepada korban`, gitu ya pak Menteri ya, kepada nyawa yang hilang, kalau kita berbohong saat ini kita berbohong juga kepada mereka yang sudah pergi yang alami kecelakaan ini," kata Lasarus.
Lasarus mengajak rapat ini mengungkap detail-detail kasus ini sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kejujuran yang disampaikan dalam rapat bukan untuk menghukum, melainkan mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
"Mari ungkap apa adanya utnuk perbaikan ke depan. Kita bukan cari siapa yang salah, tetapi cari titik lemah ada di mana dari sistem yang kita punya. Soal siapa yang salah kita serahkan ke polisi," kata Lasarus.