Rabu, 10/05/2017 09:03 WIB
Jakarta- Pengamat Timur Tengah, Dina Y. Sulaeman menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan oleh Menkopolhukam, Wiranto Senin (8/5) masih berupaya niat politik, belum upaya hukum.
Penulis buku `Salju di Aleppo` itu menilai pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) tidak serta merta diputuskan begitu saja tanpa melalui proses (hukum pengadilan, surat peringatan terlebih dahulu, dll). Dalam konteks ini, kata Dina, HTI diberi hak untuk membela diri.
"Saya memperkirakan, dalam proses pengadilan ini bila benar-benar ditempuh oleh pemerintah, kita akan mengalami kegaduhan lagi, misalnya demo-demo anti pemerintah, tuduhan bahwa pemerintah anti-Islam dan sejenisnya, kata Dina saat dikonfirmasi Jurnas.com, Rabu (10/5)
"Jadi kemungkin, secara politik, pengumuman Pak Wiranto terkait HTI ini masih testing the water, masih mau melihat dulu bagaimana tanggapan masyarakat, dan mungkin ada bargaining politik di baliknya," tambah Dina
Kurangi Kemiskinan, BKKBN Dorong Kesetaraan Gender di dalam Keluarga
Populasi Dunia Tembus Delapan Miliar, BKKBN Fokus Kualitas SDM
Wiranto Dukung Prabowo, Pengamat: Keduanya Sudah Tutup Buku Masa Lalu
Pendiri Indonesia Centre for Middle East Studies (ICMES) mengatakan pengumuman Wiranto pada Senin (8/5) sudah didahului penelitian dan pertimbangan yang matang tentang apa itu HTI.
"Jadi, kata Dina, kalau mau maju ke pengadilan, ya lakukan dengan segera, dan resikonya dihadapi dengan dewasa. Sikap mengulur-ulur waktu hanya membuat publik gaduh secara tidak produkti," katanya
Ketika ditanya apakah pembubaran HTI bentuk kegagalan memahami pancasila? Ia mengatakan "apa tidak terbalik? Niat pembubaran HTI belum dibubarkan lho kan didasari argumen bahwa HTI selama ini mempropagandakan sistem negara yang berbeda dengan NKRI, yaitu sistem khilafah dengan dasar syariah Islam. Spirit Pancasila sangat sejalan dengan spirit Islam, tapi Pancasila bukan syariah Islam," kata Dina