Rabu, 03/05/2023 01:57 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Evaluasi ini melibatkan 30 perguruan tinggi.
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menyampaikan untuk mempersiapkan evaluasi SPBE tahun 2023, Kementerian PANRB mengundang sebanyak 267 calon asesor dari 30 perguruan tinggi pada Bimtek Calon Asesor Eksternal tahun 2023 di Jakarta pada Selasa-Rabu, 2-3 Mei 2023.
"Dari jumlah tersebut akan diseleksi menjadi 135 untuk berkolaborasi dengan kami dalam evaluasi SPBE 2023," jelas Nanik di Jakarta, pada Selasa (02/05).
Nanik mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi juga merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa SPBE dapat menjadi ujung tombak pelayanan publik dan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui proses pendampingan, berbagi informasi, strategi, hasil kajian, serta proses akademis lainnya.
Nadiem Dorong Jajaran Kemdikbudristek Genjot Kualitas SPBE
Sekjen Kemdikbudristek Sebut SPBE Kunci Birokrasi Akuntabel
PANRB Rapikan 27 Ribu Aplikasi yang Tidak Terkoneksi
Hal ini dilakukan agar dapat membantu instansi pusat dan pemerintah daerah dalam evaluasi dan penerapan SPBE yang selaras dengan arsitektur SPBE.
"Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi diperlukan untuk menghasilkan layanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas," ujar dia.
Nanik menambahkan, sejak pertama kali dilakukan evaluasi SPBE pada 2018, Indeks SPBE Nasional terus bergerak naik seiring dengan upaya-upaya yang terus dilakukan dalam penerapan kebijakan nasional.
Berkaca pada hasil evaluasi di tahun 2022, Indeks SPBE Nasional yang dihasilkan adalah 2,34 dari skala 5 dengan kategori cukup. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,30.
Pada kancah internasional, capaian penerapan SPBE yang dihasilkan patut dibanggakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2022 melakukan survei terhadap penerapan e-Government di berbagai negara. Hasilnya, Indonesia berada pada ranking 77 dari 193 negara. Capaian tersebut meningkat 11 peringkat dari tahun 2020 yang berada pada ranking 88.
"Hal tersebut juga menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan melalui berbagai kebijakan penerapan SPBE nasional, memberikan dampak yang nyata pada dunia internasional," tutup Nanik.