Selasa, 10/01/2023 15:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor beras, terutama pada masa panen bulan Februari hingga Maret mendatang.
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menegaskan bahwa pengadaan beras yang diharapkan guna memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton yang datang dari impor beras itu dinilai tidak masuk akal saat produksi panen beras petani lokal surplus, bahkan bisa mencapai sebesar 1,7 ton.
“Menurut kami, persoalan ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, di mana saat musim panen raya bulan Februari hingga April, penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah. Hanya 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April 2022 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri (seharusnya) cukup untuk pemenuhan CBP,” kata Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Dia tegaskan, apabila kebijakan impor beras tersebut tetap dilaksanakan, maka yang akan menjadi korban adalah petani Indoensia.
BPDPKS dan Aspekpir Kenalkan Budidaya Sapi Pola Siska ke Petani Sawit Plasma
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
“Impor ini akan merugikan petani dalam negeri. Kami meminta pemerintah melalui Perum Bulog memaksimalkan penyerapan beras dari petani (lokal) untuk kebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada panen raya. Sehingga, tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun,” ucapnya.
Di sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menyayangkan sikap pemerintah yang belum maksimal mengendalikan harga beras yang masih melambung tinggi di Indonesia. Diketahui, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan (PIHP) per Jumat (6/1/2023), komoditas beras merangkak naik dengan rata-rata 12.700 per kg, yang sebelumnya rata-rata senilai Rp12.650 per kg.
“Mengenai kondisi harga beras yang tinggi, padahal sudah dilakukan impor beras, maka pemerintah harus berani mengaudit stok gudang di perusahaan-perusahaan beras untuk mencegah terjadinya penimbunan yang mempengaruhi harga beras nasional,” tandas Slamet.