Jum'at, 23/09/2022 01:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Survei nasional Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) yang dilaksanakan pada akhir Juli 2022 menunjukkan partai berkuasa PDIP mengalami penurunan dukungan dari 18,0 persen (survei 2021) menjadi 15,1 persen (2022).
“Demikian pula Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0 persen menjadi 6,8 persen. Sementara Golkar mengalami kenaikan dari 9,7 persen menjadi 10,0 persen,” kata Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Kamis (22/9).
Dia melanjutkan, PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9 persen menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1 persen.
“Responden yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yakni 28,5 persen,” sambungnya.
Perintahkan Pembongkaran Tenda Mahasiswa, Pemimpin Universitas Columbia Ditegur Panel Fakultas
Berlomba dengan Waktu, Kane Bidik Rekor Lewandowski
Slot Dinilai Tak Tepat Gantikan Klopp di Liverpool
Muhsinin Fauzi menjelaskan, survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random. Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019.
“Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka,” katanya.
Muhsinin menjelaskan, kenaikan dukungan yang didapat oleh PKS karena publik menganggap PKS adalah partai yang membela kepentingan rakyat (19,9 persen). Sementara PDIP hanya mendapat 19,1 persen dukungan responden sebagai partai pembela rakyat. Sisanya Demokrat (14,6), Gerindra (14,2) dan Golkar (14,0).
Sebaliknya, publik juga mempersepsikan PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8).
“PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif,” jelasnya.
Kekuatan lain PKS adalah partai yang disukai kalangan muda/millennial (11,1 persen) bersama dengan Demokrat, baru diikuti Gerindra (9,8) dan PDIP (9,6). PKS juga dipandang membela kepentingan kaum perempuan (13,9 persen) disusul PDIP (10,0), Gerindra (6,5), PKB (6,4), Golkar (6,2) dan Nasdem (6,1).
“Posisi PKS sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan disetujui oleh 24,3 persen responden, diikuti Demokrat (12,2). Sebagian responden juga melihat Gerindra kadang kritis dengan pemerintah (5,6), begitu pula PDIP (3,8) melalui beberapa elite yang berbeda dengan arus utama partai,” terangnya.
Naiknya dukungan publik terhadap kekuatan oposisi dipengaruhi pula oleh kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amien yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis, antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk).
“Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik),” papar Muhsinin Fauzi.
Muhsinin menambahkan, konstelasi partai politik di kancah nasional akan bergeser setiap saat, tergantung dari respon publik terhadap kebijakan pemerintah, antara lain menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa.
Disamping itu, juga format koalisi yang akan terbentuk di antara partai-partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu akan berdampak elektabilitas.
“Berdasarkan survei LKSP, tiga bakal capres teratas adalah Anies Baswedan (38,9 persen), Prabowo Subianto )33,5) dan Ganjar Pranowo (27,5),” katanya.
Hasil survey LKPS dan CIR tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang diadakan di Jakarta. Tampil sebagai penanggap, Mohammad Hidayaturrahman (Direktur CIR), Nurul Amalia (Direktur PAHAM Jakarta) dan Harlans M. Fachra (Koordinator West Java Corruption Watch).