Senin, 12/09/2022 17:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo membentuk tim tanggap darurat menyusul sejumlah serangan siber yang dilakukan hacker dengan identitas Bjorka beberapa waktu terakhir.
Pembentukan tim dilakukan setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim itu akan menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir
"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
Jhonny menyebut tim tersebut akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Berdampak Negatif, Kemenkominfo Pertimbangkan Blokir Free Fire
Agar Selalu Positif, Siswa Harus Pahami Hak dan Tanggung Jawab Saat Berekspresi di Kelas Online
Pertemuan Prabowo-Megawati Peluang Merukunkan Hubungan Elit Pasca Pilpres
Namun, ia tidak menjawab saat ditanya mengenai apa saja yang akan dilakukan tim tersebut untuk mengatasi masalah peretasan.
Diketahui, seorang peretas yang mengatasnamakan sebagai Bjorka mengaku telah berhasil menembus keamanan sistem Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebanyak 679.180 dokumen dan surat rahasia Presiden berhasil diretas.
Kabar ini tersiar di media sosial Twitter. Akun @darktracer_int menyebarkan sebuah thread berjudul “Transactions of Letters and Documents to the President of Indonesia 679K” yang diunggah pada Jumat (9/9) malam. Bjorka menyebut surat dan dokumen yang dibobol merupakan transaksi pada 2019-2021.
Bjorka juga mengklaim dari hasil peretasan ini terdapat surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Bjorka mengancam akan menyebarkan seluruh data-data Presiden yang berhasil diretas.