Jum'at, 02/09/2022 17:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) sayap PDI Perjuangan menegaskan bahwa Politik Identitas harus dihindari dalam Pemilu 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq menegaskan PDIP siap mensukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai, dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.
Karena itu dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 dengan Tema: Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama, salah satunya dibahas bagaimana bisa meredam politik identitas terjadi.
Adapun dalam Mukernas Baimusi itu turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang hadir secara virtual bersama ratusan pengurus Bamusi dari seluruh Indonesia.
Pesan Gibran di Paskah Nasional GAMKI: Pemuda Jaga Kerukunan Umat
Aliansi Lima Benua Dorong Fraksi di Parlemen Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu
Pengamat sebut putusan MK harus bisa diterima semua pihak
Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Sekjen DPP PDIP Utut Adianto.
Hamka Haq memimpin jajarannya bersama Sekretaris Falah Amru dan Bendahara Andi Ridwan Wittiri. Sekretaris Dewan Penasihat Bamusi yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah hadir secara virtual.
“Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan menuruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden dan Pileg dan Pilkada,” jelas Hamka.
Menurut Hamka, politik identitas ini acap kali menjual berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016. Bahkan, sekarang masih juga sering ditemui.
“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, dzalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ungkap Hamka.
Bahkan, lanjut dia, saat ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap anti Islam dan mengkriminalisasi pemuka agama.
Tak hanya itu, isu politik identitas juga sempat menyasar Megawati saat 2004, yang dimana muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka rapat kali ini akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.
“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” jelas Hamka.
Sementara, Hasto Kristyiyanto memandang Rakornas dan Mukernas Bamusi ini dianggap penting lantaran di era demokrasi yang kapitalistik ini, banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang termasuk menggunakan politik agama.
“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecendrungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto.
Dia menuturkan, mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang-orang yang tak memiliki kompeten.
“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” tukas Hasto.