Selasa, 02/08/2022 07:59 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Presiden yang baru terpilih Ferdinand Marcos Jr mengatakan, Filipina tidak memiliki rencana untuk bergabung kembali dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Filipina tidak berniat bergabung kembali dengan ICC," kata Marcos Jr menanggapi pertanyaan pada konferensi pers, dikutip dari Aljazeera.
Mantan Presiden Rodrigo Duterte menarik Filipina dari pengadilan yang berbasis di Den Haag pada 2019 setelah badan tersebut meluncurkan penyelidikan tahun sebelumnya terhadap kampanyenya melawan obat-obatan terlarang yang menyebabkan ribuan pembunuhan.
Marcos Jr, yang menjabat pada 30 Juni, mengatakan baru-baru ini bertemu sekretaris kehakiman dan penasihat hukum lainnya untuk membahas kemungkinan dimulainya kembali penyelidikan ICC terhadap pembunuhan narkoba.
Rusia Kembali Masukkan Pejabat ICC dalam Daftar Buronan
Pengadilan Kriminal Internasional Selidiki Kejahatan Perang di Sudan
Abaikan Surat Perintah ICC, Hongaria Tegaskan Tidak akan Tangkap Presiden Putin
Hakim di ICC pada bulan September memberi wewenang kepada Jaksa Karim Khan untuk menyelidiki pembunuhan selama tindakan keras Duterte dari 1 November 2011, hingga 16 Maret 2019.
Namun, penyelidikan tersebut ditangguhkan pada November setelah Filipina mengatakan dalam sebuah surat kepada Khan bahwa pihaknya sudah menyelidiki tuduhan tersebut sehingga pengadilan internasional tidak memiliki yurisdiksi.
"Kami mengatakan sudah ada penyelidikan di sini dan penyelidikan terus berlanjut. Mengapa akan ada yang seperti itu?" kata Marcos Jr, mempertanyakan kemungkinan dimulainya kembali penyelidikan ICC.
ICC adalah pengadilan pilihan terakhir untuk kasus-kasus yang tidak mau atau tidak dapat dituntut oleh negara-negara. Berdasarkan aturan pengadilan, suatu negara dapat meminta penundaan penyelidikan jika sudah menyelidikinya secara internal.
Khan, bagaimanapun, telah berusaha untuk melanjutkan penyelidikannya, dengan mengatakan pada bulan Juni: “Saya telah menyimpulkan bahwa penangguhan yang diminta oleh Filipina tidak dibenarkan dan bahwa penyelidikan harus dilanjutkan secepat mungkin.”
Berdasarkan statistik polisi, lebih dari 6.000 tersangka narkoba yang sebagian besar miskin terbunuh dalam tindakan keras yang dilakukan polisi oleh Duterte.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi dan harus mencakup banyak pembunuhan yang belum terpecahkan oleh orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor yang mungkin telah dikerahkan oleh polisi.
Duterte telah membela tindakan keras itu sebagai secara sah diarahkan terhadap bandar narkoba dan pengedar yang telah bertahun-tahun menghancurkan generasi sekarang, terutama kaum muda.
Ia membantah membenarkan pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka narkoba, meskipun dia telah secara terbuka mengancam tersangka dengan kematian dan memerintahkan polisi untuk menembak tersangka yang secara berbahaya menolak penangkapan.
Marcos Jr telah menghadapi seruan untuk menuntut Duterte atas kematian akibat narkoba tetapi malah memuji pendahulunya dalam pidato baru-baru ini.
Wakil presidennya, Sara Duterte, adalah putri mantan presiden dan membantu kemenangan pemilihan Marcos Jr pada bulan Mei.
Keyword : Ferdinand Marcos JrFilipina Tolak Gabung ICCPengadilan Kriminal InternasionalPerang Narkoba