Selasa, 21/06/2022 15:38 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soroti daftar inventaris masalah (DIM) tentang tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang telah dikirim pemerintah.
Menurut dia, DIM tersebut bakal memicu dinamika yang cukup tinggi dan membuat pembahasan soal tiga DOB Papua tidak berjalan lancar. Terlebih, banyak pro dan kontra yang melingkupi pembentukan tiga DOB Papua.
"Ya kalau kita lihat memang DIM yang dikirim itu berpotensi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi karena DPR kan juga menerima aspirasi dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra, namun apapun itu kita akan bahas dan kita akan buat sebuah undang-undang yang tentunya bisa bermanfaat buat semua," jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/6).
DPR melalui Komisi II siang tadi mengagendakan rapat kerja tingkat I dengan pimpinan DPD, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN dan Menkumham dalam rangka meminta penjelasan atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
Dasco menjelaskan, Pimpinan DPR tidak memaksakan RUU harus rampung secepatnya atau minimal selesai sebelum masa sidang berakhir.
"Kalau target ya kita akan lihat perkembangannya, kita tidak akan memaksakan juga itu harus cepat selesai. Tetapi kalau kemudian dalam pembahasan itu bisa berjalan lancar ya artinya bisa cepat selesai kan gitu," demikian kata Ketua Harian DPP Gerindra ini.
Untuk diketahui, Indonesia akan memiliki tiga provinsi baru yang berada di ujung timur. Oleh karena itu, nantinya akan ada sebanyak 37 provinsi di tanah air.
Regulasi rencana penambahan provinsi telah dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
RUU ini sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada rapat pleno yang dilaksanakan hari Rabu (6/4/2022). Seluruh fraksi dalam rapat pleno itu sepakat dengan RUU tentang tiga provinsi tersebut.
Sementara, MRP tengah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke MK dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021.
MRP menilai norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP).
Keyword : Warta DPR Sufmi Dasco Ahmad pemekaran Papua DOB DIM Gerindra