Rabu, 25/05/2022 19:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Dampak konflik Rusia-Ukraina harus dilihat dari sisi krisis yang berdampak pada kemanusiaan. Karena itu Indonesia harus mampu berperan dalam menciptakan perdamaian, seperti yang diamanatkan konstitusi kita.
"Pada alinea pertama UUD 1945 mengamanatkan kepada kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dengan mencegah penjajahan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/5).
Menurut Lestari, krisis Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena dampaknya sangat mempengaruhi tatanan di sejumlah sektor di dunia.
7 Negara yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia
Panglima Militer Pakistan Tiba di Iran Bawa Pesan Rahasia dari AS
Erdogan Ingin Paksa AS dan Iran Kembali ke Meja Perundingan
Belum tuntas dampak pandemi kita atasi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, sejumlah krisis yang mengikutinya memberi tekanan tersendiri dalam upaya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk bangkit.
Ancaman terhadap kemanusiaan dalam krisis Rusia-Ukraina, menurut Rerie, harus sesegera mungkin diakhiri dengan menggalang dukungan negara-negara di dunia.
Rerie berharap Indonesia dapat melakukan langkah dan sikap yang tepat dalam ikut serta mengatasi konflik Rusia-Ukraina menuju perdamaian.
Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan menilai krisis Rusia-Ukraina berdampak pada banyak sektor, seperti ekonomi terkait sumber daya alam dan ketersediaan komoditas.
Menurut Farhan, sanksi terhadap Rusia dari sejumlah negara dunia akan mempengaruhi keseimbangan ketersediaan komoditas di dunia. Sanksi tersebut, jelas Farhan, justru mendorong Rusia untuk menguasai Ukraina.
Farhan berpendapat, demi menciptakan perdamaian dunia, Indonesia harus condong terhadap salah satu pihak dalam konflik tersebut.
Di sisi lain, tambahnya, upaya perdamaian dalam krisis Rusia-Ukraina bisa dicapai bila Ukraina menyerah dan memberikan kemerdekaan kepada sejumlah negara bagiannya.
Bila Indonesia tetap bersikap non blok, ujar Farhan, krisis Rusia-Ukraina akan terus dalam status quo.
Guru Besar Universitas Pertahanan, Anak Agung Banyu Perwita menilai kondisi saat ini terjadi chaos dalam tatanan geopolitik.
Banyu berpendapat, jangan sampai kekuatan geopolitik dunia hanya dipengaruhi dua kutub kekuasan. Untuk stabilitas dunia, ujar Banyu, akan lebih baik multipolar kekuasaan.
Menurut Banyu, harus ada reentepretasi baru dari kondisi geopolitik hari ini, karena geopolitik itu dinamis dan sangat berpengaruh terhadap politik, ekonomi dan teknologi di sejumlah negara.
Ketua Program SKSG-UI, Henny Saptatia berpendapat dalam mengupayakan suatu perdamaian seharusnya diikuti dengan upaya yang benar-benar untuk mewujudkan perdamaian.
Bila Indonesia akan mengupayakan perdamaian lewat jalur Gerakan Non-Blok, ujar Henny, harus benar-benar pada posisi netral dalam proses mewujudkan perdamaian.
Henny berharap, para akademisi di tanah air mendorong agar Indonesia bersikap netral dan segera mengupayakan perdamaian pada krisis Rusia-Ukraina.
Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Ade Alawi berpendapat jurnalisme damai harus dikedepankan dalam pemberitaan tentang konflik Rusia-Ukraina.
Jalur Gerakan Non-Blok, ujar Ade, dapat dipakai untuk mengajukan proposal perdamaian dalam krisis tersebut.
Dalam jangka panjang, tambah Ade, perlu dipersiapkan upaya membangun arsitektur perdamaian dunia.
Wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia yang memiliki kebijakan politik bebas aktif, untuk mengupayakan perdamaian pada konflik Rusia-Ukraina.
Bila kedua pihak yang bertikai dapat dipertemukan di Indonesia dalam mengupayakan perdamaian, menurut Saur, akan menjadi langkah penting dan bersejarah.