Selasa, 27/12/2016 18:05 WIB
Jakarta - Pemerintah diminta untuk memberikan informasi dan data yang benar serta transparan terkait jumlah tenaga kerja asing (TKA) baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, jumlah TKA ilegal masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, Menaker, dan Dirjen Imigrasi memiliki data yang berbeda soal TKA di Indonesia.
Silmy Karim Ajukan Praperadilan Terkait Penyitaan Barbuk oleh KPK
KPK Ungkap Korupsi Izin Tinggal WNA Masih Terjadi Usai OTT
KPK Dalami Setoran Uang Urus Izin Tinggal WNA ke Ditjen Imigrasi
Keyword : WNA Bebas Visa TKA asal China