Selasa, 27/12/2016 18:05 WIB
Jakarta - Pemerintah diminta untuk memberikan informasi dan data yang benar serta transparan terkait jumlah tenaga kerja asing (TKA) baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, jumlah TKA ilegal masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, Menaker, dan Dirjen Imigrasi memiliki data yang berbeda soal TKA di Indonesia.
KPK Geledah Ruang Kerja Silmy Karim, Sita Dokumen dan Uang Tunai
KPK Sita Moge hingga Mobil Porsche dari Rumah Silmy Karim
Kuasa Hukum Silmy Karim Buka Peluang Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Keyword : WNA Bebas Visa TKA asal China