Jum'at, 17/12/2021 13:51 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Riau, M Syahrir soal dugaan adanya aliran uang sebagai pelicin untuk mengurus Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolesaltari.
"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan mekanisme dan prosedur pengurusan HGU, yang salah satunya pengurusan HGU oleh PT AA (Adimulia Agrolestari) yang diduga ada aliran dana dalam pengurusan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (17/12).
KPK diketahui baru menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Kakanwil BPN Riau
KPK Telusuri Aliran Uang yang Diterima Eks Kepala BPN Riau
KPK Dalami Pemberian Gratifikasi untuk Eks Kepala BPN Riau
Mereka ialah Bupati Kuansing nonaktif, Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso. Penetapan tersangka terhadap keduanya setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (18/10).
Kasus suap ini berawal dari upaya PT Adimulia Agrolestari yang ingin melanjutkan keberlangsungan usahanya. Perusahaan itu pun mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir di tahun 2024.
Salah satu persyaratan untuk memperpanjang izin itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Lokasi kebun kemitraan milik PT AA ternyata terletak di Kuansing.
Agar persyaratan dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra dan meminta supaya kebunnya disetujui menjadi kebun kemitraan. Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu dan menyepakati nominal uang Rp2 miliar.
Sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Berikutnya, pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang ke Andi Putra sebanyak Rp200 juta.