Selasa, 07/12/2021 08:35 WIB
LONDON, Jurnas.com - Inggris mengecam para jenderal Myanmar setelah pemimpin terguling negara itu, Aung San Suu Kyi, dipenjara selama empat tahun karena hasutan terhadap militer dan melanggar pembatasan COVID-19.
Menteri Luar Negeri Liz Truss mengatakan, hukuman penjara merupakan upaya mengerikan lainnya oleh rezim militer Myanmar untuk melumpuhkan oposisi dan menekan kebebasan dan demokrasi.
"Inggris menyerukan rezim untuk membebaskan tahanan politik, terlibat dalam dialog dan memungkinkan kembalinya demokrasi. Penahanan sewenang-wenang politisi terpilih hanya berisiko kerusuhan lebih lanjut," kata dia, Senin (6/12).
Suu Kyi yang berusia 76 tahun telah ditahan sejak para jenderal menggulingkan pemerintahannya pada dini hari 1 Februari, mengakhiri selingan demokrasi singkat Myanmar yang mengikuti pembebasannya dari tahanan rumah yang panjang sebelumnya pada tahun 2010.
Leicester Kembali Promosi, Pelatih Bicara Nasib Vardy
Jersey Arsenal Musim Depan Bocor, Fans: Jelek Banget!
Pochettino: Keputusan VAR di Menit Akhir Sungguh Menyakitkan
Sejak itu, junta menambahkan banyak dakwaan lain, termasuk melanggar undang-undang rahasia resmi, korupsi dan kecurangan pemilu. Peraih Nobel menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah dalam semua hal.
Mantan presiden Win Myint juga dipenjara pada Senin (6/12) selama empat tahun di bawah tuduhan awal yang sama dari hasutan dan COVID-19, dengan juru bicara junta mengatakan kepada AFP bahwa pasangan itu belum akan dibawa ke penjara.
Hukuman tersebut disambut dengan paduan suara kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah Barat.
Mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair menambahkan, hukuman atas tuduhan palsu menunjukkan kebrutalan kejam rezim saat ini di Myanmar dan niat mereka untuk sepenuhnya menghancurkan demokrasi yang masih baru di negara itu.
"Apa yang terjadi hari demi hari di negara ini tragis, kejam dan sama sekali tanpa pembenaran," kata dia.
"Junta harus memahami dari reaksi negara-negara terkemuka di dunia, bahwa tidak ada jalan kembali ke komunitas internasional tanpa menetapkan rencana yang jelas dan kredibel untuk pemulihan pemerintahan sipil," sambung dia. (AFP)
Keyword : InggrisJenderal MyanmarAung San Suu Kyi