Rabu, 06/10/2021 11:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah seharusnya bisa lebih fokus memprioritaskan target vaksinasi Covid-19 sebanyak 90 persen populasi ketimbang membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Demikian dikatakan Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menanggapi Surat Presiden kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara.
Mulyanto berpendapat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar sebaiknya Pemerintah tidak memaksakan kehendak membangun proyek IKN di Kalimantan Timur, apalagi dari sumber utang.
Menurutnya Ibu Kota Negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan. Sehingga, kata Mulyanto, tidak tepat program pemindahan Ibu Kota Negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.
BPDPKS dan Aspekpir Kenalkan Budidaya Sapi Pola Siska ke Petani Sawit Plasma
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
"Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini," kata Mulyanto dalam pesan elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (6/10).
Secara bertahap, lanjut Mulyanto, Pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan prokes. Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah.
"Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand),” jelasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, utang menumpuk yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, seharusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.
“Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah. Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus," tegas Mulyanto.
Dia menambahkan, dalam konteks hari ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan pindah ibu kota ini. Apalagi, masa bakti pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi.
“Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini. Kita serahkan saja pada Pemerintahan yang akan datang agar dapat dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu,” demikian Mulyanto.