Sesjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono SH, MH, menitipkan harapan agar pengurus yang baru dikukuhkan mampu memenuhi harapan seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan MPR.

Jika aparat sipil negara dibiarkan menjelek-jelekkan pemerintah, maka kinerja pemerintahan pasti akan terganggu, khusuanya dalam menjalanlan pelayanan publik.

Sosok menteri dari latar belakang ASN diperlukan dalam membangun stabilitas dan sistem kepemimpinan di pemerintahan.

Kementerian Perindustrian menyatakan dengan tegas tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada oknum mantan Aparat Sipil Negara (ASN) berinisial LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan mantan Aparat Sipil Negara (ASN) berinisial LHS ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi pada 2023-2024.