Antara 1970-2012, 1/3 luasan daratan Pulau Kalimantan yang sebelumnya didominasi sistem kehidupan hutan tropis dinyatakan rusak parah

Perwakilan desa-desa dan organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi dan kabupaten menghadiri Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa.

Kontradiksi regulasi, dari berbagai kementerian yang tidak menyatu.

Lima tahun berjalannya UU Desa sudah ada proses perubahan wajah di pedesaan yang mulai membaik, dari segi infrastruktur dan pelayanan sosial

Komite I DPD RI melihat pelaksanaa UU Desa masih jauh dari semangat UU Desa itu sendiri lantaran banyaknya regulasi di bawah UU yang bertentangan dengan aturan diatasnya.

Gus Menteri mengatakan, Desa adalah entitas khusus yang miliki karakteristik tertentu dan di UU Desa diberikan kekhususan

Dalam agenda tersebut diisi refleksi kemajuan desa sepanjang tujuh Tahun Undang-undang Desa, yang disampaikan langsung oleh Mendes PDTT, Abdul Halim.

lahirnya Undang-Undang (UU) Desa telah terbukti berhasil membantu bangkitkan ekonomi desa.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Senin (30/8) secara hybrid.

UU Desa juga telah mengatur peran para pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan desa.