Revisi yang kabarnya masuk lembaran negara sebagai UU nomor 19 tahun 2019 itu, menurut Juru bicaranya, Febri Diansyah akan dibahas KPK setelah menerimanya.

Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan harus dilawan dengan cara sistemik

Meski Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berlaku, institusi pemebrantasan korupsi itu tetap masih bisa melakukan penyadapan tanpa dewan pengawas (Dewas).

Presiden Jokowi dikabarkan tidak menandatangani Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR bersama pemerintah.

Keyakinan itu, Masinton mengatakan, dirinya berkeyakinan UU KPK harus direvisi, sehingga agenda pemberantasan korupsi lebih maju lagi.

Anggota DPR Yasonna H Laoly meminta agar Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang telah disahkan DPR bersama pemerintah untuk segera dijalankan.

Ratusan mahasiswa dari BEM se-Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menolak wacana penerbitan Perppu KPK.

Pihak yang merasa genting dan mendesak Perppu UU KPK hanyalah orang yang takut kehilangan kekuasaan di institusi KPK.

64,7 Persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Komisi III DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait rencana penerbitan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.