PKS diminta untuk segera membayar ganti rugi senilai Rp30 miliar kepada Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Hal itu sebagaimana putusan MA yang menolak gugatan PKS.

PKS berkilah akan menaati prosedur hukum terkait dengan putusan untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar soal perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Pengadilan akan menyita harta kekayaan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika tidak segera menjalankan putusan untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar terkait perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

PKS diminta untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar terkait perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Kasus Presiden PKS Sohibul Iman terkait laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah masih terus berlanjut.

Majelis Syuro PKS dinilai tutup mata terkait gejala krisis besar yang sedang melanda partai. Dimana, Majelis Syuro PKS seolah tidak mau tahu dengan kondisi partai saat ini.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dinilai telah keliru dalam memimpin partai. Dimana, sikap kepemimpinan Sohibul yang dianggap otoriter telah keliru dalam demokrasi dan secara agama.

Pimpinan PKS diminta untuk menyerah dan tunduk pada putusan hukum yang sudah final. Hal itu terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi DPP PKS atas pemecatan Fahri Hamzah.

Setelah menang kasasi di Mahkamah Agung (MA) atas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah akan konsultasi dengan Anis Matta untuk membenahi partai yang sudah lama dibesarkannya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah melakukan pengrusakan terhadap partai dakwah tersebut secara masif. Hal itu berimplikasi terhadap citra PKS yang semakin memburuk jelang Pemilu 2019.