Sikap pembangkangan hukum oleh sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai berdampak pada rusaknya citra partai kader tersebut. Apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

Pembangkangan hukum yang dipertontonkan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi ancaman dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Sebab, hal itu bisa merusak soliditas partai.

Sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut takut dijerat kasus masa lalu ketika menjadi pejabat negara. Hal itu menjadi alasan pemecatan Fahri Hamzah dari seluruh struktur keanggotaan PKS.

Elite PKS menganggap putusan partai lebih mulia jika dibanding dengan peradilan hukum. Bahkan, PKS kampanyekan ke seluruh kader untuk tidak taat pada putusan pengadilan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membongkar alasan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyingkirkan dirinya dari partai. Alasannya, PKS ingin masuk koalisi pemerintahan Jokowi.

Sistem kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman dalam kontestasi Pemilu 2019. Dikhawatirkan PKS tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Pemilu 2019.

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah mempermalukan partai, apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri diduga terlibat dalam persekongkolan atas pembangkangan terhadap hukum.

PKS dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap hukum atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrach. Hal itu soal ganti rugi immateril sebesar 30 Miliar sesuai putusan pengadilan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya, Mujahid A Latief secara resmi mengajukan surat eksekusi terhadap pihak tergugat yakni pimpinan PKS untuk segera mengganti rugi immateril sebesar 30 Miliar sesuai putusan pengadilan.