Rencana itu akan diluncurkan sesuai dengan pernyataan baru-baru ini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu tentang niatnya untuk menyetujui pembangunan 3.000 unit rumah di Tepi Barat dan Yerusalem al-Quds yang diduduki.

Keputusan itu hanya dalam waktu tiga tahun sejak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam pemukiman di tanah Palestina itu.

Landon menegaskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat berdasarkan hukum internasional ilegal.

Duta besar dari 10 anggota dewan tidak tetap yang bertugas selama dua tahun berdiri di depan wartawan sementara Wakil Duta Besar Jerman Jurgen Shultz membacakan pernyataan bersama yang kritis.

Washington berbalik arah mengenai posisinya atas pemukiman Israel yang dibangun di Tepi Barat yang diduduki, melanggar selama lebih dari empat dekade dengan mengatakan bahwa mereka tidak lagi dipandang sebagai ilegal.

Ketika Dayan hendak memulai pidatonya tentang permukiman Israel di Palestina yang diduduki pada Rabu (13/11), siswa berhamburan keluar dari ruangan dengan diam.

Pembangunan tersebut mengalami peningkatan hampir 50 persen dibandingkan dengan 2018, yaitu sekitar 5.618 unit rumah disetujui.

Netanyahu berusaha memenangkan suara para pemukim dengan mencuri tanah dan sumber daya Palestina yang melanggar hukum internasional.

Israel sedang berusaha mendapatkan persetujuan dari Donald Trump untuk aneksasi wilayah pendudukan menjelang 17 September.

Tel Aviv melanjutkan kebijakan pengambil-alihan tanah dan perluasan pemukiman di wilayah Palestina