Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Turki memiliki tanggung jawab pidana dalam konflik di Libya

Sejak 2014, Libya telah terpecah dengan pemerintah yang diakui secara internasional mengendalikan ibukota Tripoli dan barat laut

Pemerintah Libya melancarkan Operation Peace Storm pada 26 Maret untuk menangkal serangan di ibu kota.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB di Tripoli juga didukung oleh Turki, yang baru-baru ini mengirim ribuan tentara untuk membantu pertahanan ibukota

Kesepakatan militer antara Turki dan pemerintah Libya yang didukung PBB mewakili eskalasi konflik di negara Afrika Utara.

Menurut pernyataan enam negara itu, kekerasan itu telah menewaskan hampir 1.100 orang dan menelantarkan lebih dari 100.000 orang.

Penangkapan pihak Rusia di Libya menimbulkan pertanyaan tentang campur tangan pemilihan Kremlin.

Emirates terus mendorong untuk mengakhiri politik situasi Libya dan menegaskan kembali kerjasama dengan para ahli PBB

Wall Street Journal melaporkan, tawaran itu datang selama kunjungan Haftar ke ibukota Saudi, Riyadh, menjelang kampanye militer 4 April 2019.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Urusan Luar Negeri Jerman Heiko Maas, pada Sabtu (6/4) di Paris, Prancis.