Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial untuk diselesaikan saat ini.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai pentingnya kehadiran RUU PDP untuk mengantisipasi perubahan dan pesatnya perkembangan TI dalam rangka melindungi privasi data masyarakat.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas upaya satuan jajaran Komando Resor Militer (Korem) 064/Maulana Yusuf atas upaya keterlibatan dalam program ketahanan pangan dengan keterbatasan anggaran.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan industri pertahanan nasional, mengingat pentingnya industri pertahanan di dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Pengiriman PMI secara ilegal berkaitan dengan sindikat perdagangan orang (human trafficking)

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai RUU PDP mendesak untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Alasannya untuk melindungi privasi warga terkait dengan data pribadi.

Draft MoU sudah dikirim oleh Pemerintah Malaysia dan status terakhir menunggu counter draft dari Indonesia.

Komisi I DPR RI telah merampungkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 32 calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (Dubes LBPP) RI untuk negara-negara sahabat.

Komisi I DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 32 calon dubes. Komisi I DPR akan menguji integritas serta pengetahuan para calon Dubes tentang negara yang akan dituju.

Sangat sulit untuk menggandengkan dua isu (rasisme dan separatisme) secara bersamaan