Rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil BUMN periode 2014-2019, Rini Soemarno untuk dimintai keterangan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ternyata hanya isapan jempol semata.

Anjloknya nilai saham PT Asuransi Jiwasraya dinilai akibat adanya informasi gagal bayar yang beredar di masyarakat pada 2018 silam. 

Tim Penasihat Hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk menyebut tak ada fakta yang membuktikan bahwa terdapat afiliasi sejumlah manajer investasi dengan Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto dalam mengendalikan pembelian saham untuk investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Peran Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko dibalik ambruknya asuransi plat merah itu tidak bisa dinafikan. Bahkan, dalam persidangan mulai terkuak, Hexana terkesan dengan sengaja suntik mati Jiwasraya.

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko membantah bahwa Direksi dan Komisaris Asuransi Jiwasraya meminta PricewaterhouseCoopers (PwC) untuk merekayasa hasil laporan keuangan pada 2018.

Terdakwa kasus Asuransi Jiwasraya menyatakan keberatan dengan replik JPU. Sebab, kasus Jiwasraya dinilai masuk dalam ranah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bukan tindak pidana korupsi.

Penerapan pasal dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus asuransi PT Jiwasraya dinilai tidak tepat alias cacat.