Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, para srikandi parlemen tersebut harus lebih lantang menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan

Pernyataan ini menanggapi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur, terhadap Aris bin Syukur (20) terdakwa kasus kekerasan seksual

KPPPA menilai Rancangan Peraturan Daerah di Aceh tentang Poligami, seharusnya juga mempertimbangkan perempuan dan anak.

Tak hanya di ruang domestik, kekerasan terhadap perempuan juga marak terjadi di ruang publik, salah satu di antaranya tempat bekerja.

Imbauan tersebut disampaikan Menteri Yohana saat berkunjung ke lokasi gempa bumi dan tsunami di Palu pada Rabu (10/10) pagi.

Anak rentan terpapar konten negatif seperti pornografi, dan beraneka macam konten yang tidak layak, sehingga kontra produktif pada perkembangan otak anak.

Pemahaman mengenai budaya setempat dan pemikiran agama yang kurang tepat, telah menyebabkan praktik diskriminasi gender di tengah masyarakat.

Penunjukkan Kota Surakarta sebagai tuan rumah pelaksanaan Colombo Plan, merupakan indikator suksesnya perwujudan Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia.

Mobil Perlindungan memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Substansi UU tersebut, menurut keterangan Menteri Yohana, yakni menaikkan batas usia perkawinan di atas usia anak atau 18 tahun, dan idealnya di atas 21 tahun.