Jaksa Agung dinilai telah melanggar perbuatan hukum. Hal itu terkait pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas pemecatan Chuck sebagai PNS.

Partai NasDem tidak masalah jika Presiden Jokowi segera mengganti Jaksa Agung. Ia mempersilakan Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk menentukan jaksa agung.

Partai NasDem tampak terlihat malu-malu kucing alias mau tapi malu untuk menyatakan keinginannya atas posisi Jaksa Agung.

Jaksa agung semestinya dari figur yang benar-benar independen dan memiliki rekam jejak baik dan bersih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Agus Winoto, Sabtu (29/6) pagi.

KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (28/6). Dikabarkan, tim Satgas KPK men‎gamankan sejumlah pihak dan salah satu oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Hukum tidak lagi menjadi panglima di tanah air. Namun, saat ini hukum dinilai sudah menjadi alat politik penguasa. Dimana, hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi teman koalisi dan menekan lawan politik.

Aktivis hak asasi manusia itu menyatakan kebijakan Jaksa Agung M Prasetyo dapat mematikan kreatifitas dan kemampuan para jaksa yang potensial. 

Beberapa kasus tersebut menunjukkan sejak kejaksaan dipimpin Prasetyo, penegakan hukum di Indonesia mengalami banyak kemunduran.

Kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy menyatakan bahwa kliennya saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Namun diakuinya, Chuck mengalami susah tidur.