Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Foto: Ist)
Medan, Jurnas.com - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi akhirnya mempercepat pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada 15 satuan kerja (satker), serta dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 21 bupati/walikota se-Sumut.
"Saya percepat ini, karena saya ingin langkah konkrit. Karena rakyat ingin uang segar ditengah-tengah kita. Pandemi Covid-19 membuat rakyat sulit berbuat. Mereka berharap pada APBD dan APBN. Pendapatan dari yang lain sangat sulit. Sehingga butuh percepatan serapan anggaran di provinsi dan daerah," kata Edy usai penyerahan DIPA di Pendopo Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (27/11).
Diakui Gubsu, penyerahan DIPA dan TKDD ini menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Joko Widodo yang meminta seluruh satker maupun kepala daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran, demi menggerakkan perekonomian masyarakat yang tengah lesu dampak dari pandemi Covid-19.
Untuk itu, harapnya, setelah penyerahan DIPA seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat segera menyusun administrasi lelang (tender), dilakukan pada awal Desember 2020. Sehingga pada awal Januari 2021 mendatang, pengerjaan program prioritas pembangunan sudah bisa dilaksanakan.
"Begitu kemarin kita dapat DIPA dan TKDD. Dan 2 hari kemudian, kita susun untuk diserahkan kepada satker-satker yang berhak menerima dan juga bupati/walikota. Setelah itu lakukan persiapan lelang. Untuk menyelesaikan hal tersebut, saya mengerti susah sekali. Tapi bisa, kalau dilakukan sekarang," ucapnya.
Namun demikian, Edy menekankan, pemerintah daerah tersebut tetap taati prosedur lelang tanpa melanggar regulasi.
Sementara, adapun program prioritas percepatan pembangunan tahun anggaran 2021 sesuai instruksi Presiden Jokowi, berfokus pada 3 hal, yakni pertanian, kesehatan dan terakhir pendidikan.
Harga Kebutuhan Pokok di Sumut Relatif Stabil
Medan DIPA TKDD Edy Rahmayadi
