Ladang minyak (foto: Al-Jazeera)
Doha, Jurnas.com - Negara-negara Arab di Teluk diperkirakan bakal mengalami defisit sebesar $490 miliar atau Rp7.080 trilun pada 2023 mendatang.
Menurut laporan Standard and Poors (S&P) pada Senin (20/7), penyebabnya ialah harga minyak turun dua kali lipat, dan perlambatan yang terjadi akibat virus corona baru (Covid-19).
Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang beranggotakan enam negara diperkirakan akan mencatatkan defisit anggaran gabungan sebesar US$180 miliar atau Rp2.601 trilin tahun ini saja.
Laporan ini berdasarkan estimasi pada harga minyak rata-rata US$30 per barel pada tahun ini, dan diperkirakan akan naik menjadi US$55 pada 2022.
Kebutuhan pendanaan pemerintah di GCC yang meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah meningkat secara signifikan tahun ini.
Bahrain-Qatar Lanjutkan Penerbangan Langsung
"Kami memperkirakan total utang pemerintah GCC meningkat dengan rekor tertinggi sekitar US$100 miliar (Rp1.445 triliun) pada tahun 2020 saja," kata S&P dikutip dari AFP.
Tambahan US$80 miliar akan ditarik dari aset pemerintah, diperkirakan US$2 triliun untuk menutup kekurangan anggaran.
"Berdasarkan asumsi makroekonomi kami, kami berharap melihat neraca pemerintah GCC terus memburuk hingga 2023, ketika defisit akan terakumulasi menjadi $ 490 miliar," ungkap lembaga tersebut.
Pandemi Covid-19 telah memukul permintaan minyak global dengan keras, menyebabkan jatuhnya harga minyak ke level terendah dua dekade sebelum pemulihan parsial.
Dana Moneter Internasional bulan ini memperkirakan enam negara GCC akan kehilangan sekitar US$200 miliar pendapatan minyak tahun ini.
IMF juga memperkirakan bahwa pertumbuhan GCC pada 2020 akan menyusut 7,1 persen, terendah dalam hampir empat dekade, sebagai akibat dari pandemi dan harga minyak yang rendah.
S&P mengatakan Arab Saudi, negara ekonomi Arab terbesar, akan mencapai 55 persen dari total defisit GCC, diikuti oleh Kuwait dengan 17 persen, dan Abu Dhabi dengan 11 persen.
KEYWORD :Negara Teluk Defisit Ekonomi Dampak Covid-19
