Minggu, 09/08/2020 01:23 WIB

Dampak Covid-19 Masih Berat, Pembantu Presiden Harus Sigap

Diperlukan suatu leadership, kemampuan manajerial, gerak cepat, serta keberanian mengambil resiko dari setiap jajaran kabinet.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta, Jurnas.com - Para pembantu presiden di kabinet haruslah yang sigap, memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, dan berani mengambil resiko. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang dampaknya memberatkan masyarakat.

"Pembantu Presiden harus sigap harus punya kemampuan leadership yang baik. Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP, di kantor pusat Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2020).

Kesigapan dan leadership itu, jelas Hasto, tentunya meliputi segala aspek. Baik politik, perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah.

Ditanya soal isi reshuffle kabinet, Hasto meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) pastinya mengambil setiap keputusan berdasarkan evaluasi serta kajian yang mendengar aspirasi masyarakat.

Namun, mengingat Indonesia menghadapi berbagai krisis akibat covid-19, Hasto merasa diperlukan suatu leadership, kemampuan manajerial, gerak cepat, serta keberanian mengambil resiko dari setiap jajaran kabinet.

Terkait menteri dari kader PDIP, Hasto menilai mereka terus menunjukkan soliditas yang kuat, dan partai pun terus mendorong mereka agar menjadi pembantu yang efektif bagi Presiden Jokowi.

"Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya kan untuk bangsa dan negara Indonesia," tegas Hasto.

Polemik soal reshuffle muncul setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya. Ia terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020.

Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah video tersebut di akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi bersedia mempertaruhkan reputasi politiknya untuk menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Bahkan, bersedia membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle kabinet agar kinerja lebih baik lagi.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” tegas Jokowi.

Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengklaim isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, setelah Presiden Jokowi memberi teguran keras, semua kementerian dan lembaga terpacu untuk meningkatkan kinerja. Kinerja para menteri saat ini menjadi lebih baik.

TAGS : Kabinet Covid-19 leadership PDI Perjuangan




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :