Pohon tembakau yang sudah berusia 1,5 bulan di Desa Ngampel Kulon, Kecematan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. (Foto: Supi/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com – Memasuki masa panen tembakau, petani berharap stakeholder mulai dari pemerintah hingga pabrikan, ikut membantu dan memfasilitasi terwujudnya perniagaan yang adil agar kesejahteraan petani menjadi lebih baik.
Demikian kata Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo pada diskusi Webinar Tobacco Series, dengan tema "Mendorong Sinergitas Stakeholder Tembakau Kala Musim Panen di Tengah Pandemi COVID-19" pada Kamis (9/7).
"Tembakau memberi sumbangsih luar biasa terhadap penerimaan negara, tenaga kerja, dan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya dengan kolaborasi stakeholder, pabrikan, seluruh pelaku usaha, petani dan industri dapat memiliki ketahanan menghadapi COVID-19," ujar Budidoyo.
Kerja sama dan kolaborasi semua pihak baik dengan pabrikan dan dukungan pemerintah, lanjut Budidoyo, diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini.
"Program kemitraan dapat menjadi sarana yang baik untuk memfasilitasi hal ini," ujar Budidoyo.
Ia menegaskan bahwa ketika industri hasil tembakau secara nyata memberikan kontribusi bagi petani dan negara, harapannya pemerintah juga dapat memberikan insentif sehingga industri ini dapat semakin eksis.
"Petani optimistis tembakau masih dapat diandalkan. Dengan kepastian jumlah serapan dari pabrikan, kepastian harga, pemerintah yang mengatur regulasi secara fair, dan semua pelaku usaha mendapatkan porsi yang proporsional, maka tembakau semakin eksis ke depannya," ujarnya.
Pada acara yang sama, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno menambahkan pentingnya dukungan Pemerintah terhadap program kemitraan tembakau.
Saat ini program Kemitraan budidaya tembakau sudah dijalankan secara mandiri oleh beberapa perusahaan. Metode kemitraan sendiri bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memilih kemitraan langsung dan beberapa melakukan kemitraan melalui pemasok tembakau yang memiliki footprint luas di Indonesia.
"Harapannya, program Kemitraan yang sudah berjalan baik bisa diteruskan dan mendapat dukungan Pemerintah. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani juga harus didorong implementasinya," ujar Soeseno.
Soeseno juga berharap Pemerintah terus mendukung kelangsungan IHT utamanya melalui pembuatan kebijakan yang adil, salah satunya kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi tidak seperti tahun 2019 dimana cukai tidak naik tetapi di tahun 2020 naik sangat tinggi mencapai 23%.
"Kebijakan cukai di tahun 2021 hendaknya mengikuti kemampuan industri dan perkembangan ekonomi Indonesia," ujar Soeseno.
Suoseno menyampaikan bahwa saat ini, luas lahan tanam petani tembakau bergantung pada kepastian jumlah serapan yang akan dibeli oleh pabrikan. Apakah pabrikan akan membeli jumlah seperti biasa, atau mengurangi jumlah.
Inilah yang menjadi spekulasi bagi petani tembakau. Apakah akan menanam seperti biasa, atau berkurang, atau tidak menanam sama sekali. Kondisi inilah yang meresahkan petani, seperti yang dialami para petani tembakau di Madura.
"Kalau di Lamongan, Bojonegoro, para petani tembakau tetap menanam seperti biasa. Di Madura, penanaman berkurang 20%. Adapun di daerah sentra seperti Probolinggo, turun sekitar 10%. Di Jember, proses tanam baru mau dimulai akhir Juli, soal luas tanam, masih spekulasi," tukasnya.
Hal inilah yang perlu mendapat perhatian penting dari pemerintah dan stakeholder IHT. Petani tembakau berharap mendapat kepastian dari pemerintah dan pelaku industri terkait bagaimana mewujudkan tata niaga IHT yang mumpuni dari hulu hingga hilir.
KEYWORD :Petani Tembakau Panen Tembakau Tembakau Indonesia Budidoyo Soeseno
