Presiden Joko Widodo
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan sektor kelautan harus benar-benar bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru agar bisa geliatkan industri perikanan Indonesia. Dengan makin produktif, ekspor perikanan dapat ditingkatkan.
Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas tentang Kebijakan Kelauran Indonesia di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Catatan Jokowi, lima tahun terakhir ini, pemerintah telah fokus bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan dan menjaga laut Indonesia dari penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported and unregulated/IUU Fishing).
Ngeri, Kapal Induk China Lintasi Selat Taiwan
Hasilnya sudah terlihat dengan baik. Selain pelestarian lingkungan terjaga, juga stok nasional ikan meningkat drastis dari 6 juta ton menjadi 12,5 juta ton. Sedangkan, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp 73,68 miliar atau meningkat sebesar 10,8 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
"Ini harus kita lanjutkan terus. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Stok ikan banyak, maka industri perikanan nasional kita juga harus semakin meningkat dan berkembang. Stok banyak produksi perikanan tangkap juga harus meningkat. Stok banyak ekspor perikanan kita juga harus meningkat. Artinya kesejahteraan nelayan kita juga semakin baik," kata Jokowi
Agar dapat mencapai itu semua, lanjut Jokowi, diperlukan lompatan besar dalam menata ekosistem perikanan nasional mulai dari hulu sampai hilir.
Ada tiga hal yang dapat dilakukan. Pertama, Jokowi meminta industri perkapalan terus diperkuat dan kapasitas dan daya saing industri perkapalan nasional juga terus ditingkatkan, sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan Indonesia.
Video Pilihan: Firli Tambah 1 Tahun Jabatan Ketua KPK Hingga Kasasi Rahmat Effendi Ditolak
Kedua, kemudahan layanan perizinan. Ia mendengar layanan perizinan sudah tetapi ia tetap meminta laporan dalam praktiknya seperti apa dilapangan, dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan. Sehingga perlu juga diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang baik.
"Jangan sampai hanya diberikan izin-izin, tapi tidak diawasi di lapangan, sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita," ujar Jokowi.
Ketiga, sumber daya manusia (SDM), terutama yang berkaitan dengan akses permodalan serta dukungan infrastruktur dan adaptasi terhadap teknologi baru ini perlu mulai diperkenalkan.
KEYWORD :Joko Widodo Kelautan Illegal Fishing
