Ilustrasi
Jakarta - Sejak mencuatnya nama Arcandra Tahar di Indonesia, makin menunjukkan diaspora Indonesia sebagai sumber daya yang mumpuni untuk ikut membangun bangsa. Usulan soal dwi-kewarganegaraan pun ikut muncul kembali seiring naiknya nama Arcandra Tahar di berbagai media.
Namun begitu, nampaknya wacana dwi-kewarganegaraan menjadi kajian yang menarik. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet (Seskab), mengatakan bahwa usulan dwi-kewarganegaraan sudah muncul sejak lama, yakni sejak ia masih berstatus sebagai anggota dewan.
"Namun, hingga kini, memang belum ada progres soal usulan tersebut," ujarnya di Istana Negara, Kamis (18/8), seperti dikutip dari republika.co.id.
Menurut Pramono, soal dwi-kewarganegaraan masih perlu kajian mendalam. Wacana ini juga pernah muncul saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan para diaspora Indonesia di New York dan juga Los Angeles.
Pada tahun 2015, tepatnya (25/10), saat bertemu dengan diaspora Indonesia di Washington DC, Presiden Jokowi mengapresiasi wacana dwi-kewarganegaraan yang didorong oleh para diaspora Indonesia.
Siaran pers yang dibuat oleh Dewan Jaringan Diaspora Indonesia Global (Indonesian Diaspora Network-Global, IDN) pada 28 Oktober 2015 menyatakan bahwa IDN merasa sangat puas dan berterima kasih dengan perkembangan yang ada dan komitmen Presiden akan isu berkaitan, terutama dengan perkembangan administrasi yang berkaitan untuk mewujudkan aspirasi diaspora, yaitu mendapatkan dwi-kewarganegaraan.
Pada 20 Agustus 2013, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Kongres II Diaspora sepakat untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang membahas isu imigrasi dan kewarganegaraan. Pokja ini nantinya akan terdiri dari unsur pemerintah, parlemen, diaspora, dan akademisi.
Selain membentuk pokja, para diaspora juga sepakat akan menyusun naskah akademik mengenai dwi- kewarganegaraan yang hasilnya akan disampaikan kepada pemangku kebijakan. Antara lain berisi soal rekomendasi soal imigrasi dan kewarganegaraan
"IDN juga akan mendorong pencapaian “dwi-kewarganegaraan”, dengan mengerahkan anggotanya terutama yang berpusat di Eropa, Amerika, Australia dan Asia untuk berinisiatif membuka dialog dengan administrasi kepresidenan, sebagai upaya untuk membuahkan hasil yang positif dalam pembuatan keputusan politis ini," demikian rilis tersebut.
Rilis yang dikeluarkan oleh Presiden IDN Global, S.J.G. (Ebed) Litaay, LL. B, LL. M , di Den Haag itu akan mendorong Diaspora di seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan dan sumberdaya untuk mencapai Indonesia yang makmur, keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup rukun dan damai satu sama lain.[]
KEYWORD :dwi kewarganegaraan diaspora indonesia presiden jokowi pramono anung
