Rabu, 26/02/2020 00:50 WIB

Ketua DPR Minta RUU Omnibus Law Tak Rugikan Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani berharap draft Rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja tidak merugikan pihak terkait dalam hal ini masyarakat.

Ketua DPR, Puan Maharani didampingi Ketua Komisi III DPR Herman Herry

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR Puan Maharani berharap draft Rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja tidak merugikan pihak terkait dalam hal ini masyarakat.

Puan mengaku, hingga saat ini DPR belum menerima draft RUU terkait omnibus law dari pemerintah. Menurutnya, jika draft tersebut sudah diserahkan pemerintah kepada DPR, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan meminta masukan dari masyarakat.

"Kalau memang draf tersebut sudah sampai di DPR tentu saja saya akan meminta kepada komisi terkait untuk bisa mensosialisasikan dan kemudian menerima masukan dari pihak-pihak yang kemudian sekarang ini merasa bahwa hak-hak terkait dengan mereka itu nantinya tidak akan dirugikan," kata Puan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).

Untuk itu, Puan mengimbau, agar masyarakat tidak terpengaruh dengan draft yang `abal-abal` alias tidak benar. Sebab, hingga saat ini belum ada draft terkait omnibus law yang resmi disampaikan oleh pemerintah kepada DPR.

"Jadi kalau ada yang beredar itu saya nggak tahu dari mana asalnya atau berasal dari mana sehingga kemudian menimbulkan salah persepsi ataupun spekulasi yang tidak mendasar," kata Puan.

DPR, lanjut Puan, sudah meminta kepada pemerintah untuk segera mengirim draft omnibus law terkait cipta lapangan kerja dan perpajakan. Menurutnya, semakin cepat pemerintah bisa memberikan draf tersebut akan semakin baik dan tidak menimbulkan spakulasi di masyarakat.

"Sehingga tidak akan menimbulkan spekulasi atau salah persepsi dari masyarakat yang katanya sudah mempunyai draft dari omnibus law yang akan disampaikan pemerintah," terang Puan.

Puan mengatakan, setelah menerima draft RUU omnibus law dari pemerintah, maka DPR akan memasukan ke Prolegnas untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara teknis oleh komisi terkait.

"Prolegnas ini baru kita akan sepakati dalam Paripurna terdekat yang mana prolegnas itu satu perencanaan, jadi belum pembahasan substansi masih akan masuk lagi ke pembahasan pembahasan teknis dan mekanisme sehingga hal tersebut baru akan dibahas dalam komisi-komisi terkait," demikian Puan.

TAGS : Warta DPR Pimpinan DPR Puan Maharani RUU Omnibus Law




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :