Jum'at, 19/04/2024 12:54 WIB

BKPRMI Dukung Pemerintah Tindak Tegas Kapal China Masuk ke Natuna

Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP) mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas kapal China yang masuk ke Laut Natuna

Ketua Umum DPP BKPRMI, Said Aldi Al Idrus

Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP) mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas kapal China yang masuk ke Laut Natuna.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP BKPRMI, Said Aldi Al Idrus dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (05/01) menanggapi permasalahan sengketa laut Natuna antara Indonesia dan China.

Said mangatakan, langkah pemerintah untuk menindak tegas kapal-kapal China yang terbukti melakukan pelanggaran di laut Natuna layak untuk diberi hukuman yang tegas.

"DPP BKPRMI mendukung Pemerintah Tenggelamkan kapal China dan kapal asing lainnya yang mencuri ikan ataupun memasuki Natuna," kata Said.

Sebelumnya, banyak kapal penangkap ikan milik China yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin.

Menurut Said, selain melakukan pencurian ikan, tindakan China tersebut juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun oleh Indonesia-China.

"Pemerintah memang perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," ujarnya.

Jika Pemerintah mendambakan perdamaian, lanjut Said, maka bersiaplah menghadapi perang Artinya, perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang.

"Karena jika kita lembek dan tak punya kekuatan, negara lain dengan mudahnya akan menginjak harga diri kita. Namun jika kita kuat, negara lain akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia," pungkas Said didampingi wakil ketua Yeyen munawar, H.Dindin jamaluddin,Dr Syamsuri Yusuf, Sekjend H. Ahmad Rizqon, Wasekjend Abd Rahman, Heryanto.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga (coast guard).

"Tanpa ditunjang kekuatan dan alutsista yang prima, tidak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna," tandasnya.

KEYWORD :

Laut Natuna DPP BKPRMI Kapal China




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :