Senin, 20/01/2020 01:42 WIB

Indonesia Butuh Peringatan Dini Tsunami yang Andal

Membangun infrastruktur transportasi seperti pelabuhan maupun bandara, harus juga mengelola risiko bencana pesisir terutama tsunami.

Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo saat membuga Focus Group Discussion peringatan dini tsunami di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Jakarta, jurnas.com - Indonesia merupakan wilayah dengan ancaman bencana gempa bumi dan tsunami dengan intensitas yang cukup tinggi.

"Peringatan dini tsunami yang andal sangat dibutuhkan karena Indonesia memiliki banyak infrastruktur transportasi yang berlokasi di daerah pesisir," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balutbanghub) Sugihardjo dalam sambutan membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) Dalam Rangka Mendukung Keselamatan Penyelenggaraan Transportasi,” di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Sugihardjo, dalam membangun infrastruktur transportasi seperti pelabuhan maupun bandara, harus juga mengelola risiko bencana pesisir terutama tsunami.

Operator atau pengelola dermaga, pelabuhan, serta fasilitas lainnya agar menyadari bahwa terdapat tanggung jawab besar yang dimiliki oleh para operator untuk menerima informasi peringatan bencana dan melakukan evakuasi dengan benar.

Selain itu, perlu suatu upaya untuk memperdayakan masyarakat untuk ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan fakta bahwa hampir 96% yang menyelamatkan masyarakat dari bencana adalah masyarakat itu sendiri.

"Perlu melibatkan semua unsur dalam menangani bencana atau pethahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media dalam hal mitigasi bencana," kata Sugihardjo yang juga merangkap sebagai Plt. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ini.

Sugihardjo menyampaikan, peta wilayah berdampak tsunami di Indonesia berada pada 26 provinsi, 249 kota, 59.531,69 km garis pantai. Sedikitnya 3.702.702 jiwa penduduk tinggal di zona rawan tsunami. Kerugian  fisik yang ditimbulkan sekitar 71. 494.821 miliar dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan sekitar 7.976. 358 miliar. Sedangkan luas resiko terdampak sekitar 399.498 ha yang terbentang dari pantai Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

"Indonesia juga merupakan satu dari lima negara di Asia dengan jumlah penduduk paling banyak tinggal di pesisir yang rentan bencana alam, baik oleh peningkatan muka air laut karena perubahan iklim, banjir, maupun tsunami," ujar Sugihardjo, mengutip hasil riset oleh Barbara Neumann di jurnal PLOS One tahun 2015.

Sebagai tindaklanjut penanganan dalam rangka memberikan peringatan dini melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merencanakan akan memasang peralatan untuk mendeteksi tsunami di beberapa titik untuk memberikan peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami, seperti: Warning Receiving System (WRS), Intensitimeter, Accelerograph Seismograph, Earthquake Early Warning System (EEWS) pada pada obyek obyek penting sepeti bandara dan pelabuhan yang berada di daerah rawan gempa.

Sugihardjo berpesan, dalam rangka mendukung mitigasi tsunami perlu dilakukan evaluasi kembali mengingat besarnya risiko. Berdasarkan pemodelan yang telah dilakukan oleh BPPT, gempa dari zona megathrust di selatan Jawa berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian 10-15 meter di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta dengan waktu tiba tsunami diperkirakan 30-35 menit setelah gempa bumi.

Hadir pada kesempatan tersebut Kapuslitbang LSDP Balitbanghub Sahattua P Simatupang, Sekretaris Itjen Kemenhub Imran Rasyid, dan para pejabat terkait lainnya.

TAGS : Balitbanghub tsunami




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :