Kamis, 14/11/2019 15:13 WIB

RUU tentang Siber Picu Konflik Kepentingan Antar Institusi

RUU itu yang menimbulkan conflict of interest antar institusi.

Diskusi tentang RUU KKS

Jakarta, Jurnas.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanann Siber (KKS) dalam prolegnas untuk dibahas.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi mengatakan, keberadaan RUU KKS ini patut ditolak. Sebab, penggodokannya terkesan tergesa-gesa, tanpa naskah akademik yang matang.

"RUU tidak menjelaskan apa itu siber? definisinya juga tidak dijelaskan," kata Ucok dalam diskusi Kongko Politik bertajuk "Tolak RUU KKS" di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (9/8/2019).

Menurut Ucok, RUU KKS ini adalah masalah keaman ancaman siber di Indonesia. Karenanya, tegas Ucok, RUU ini tidak bisa hanya persoalan tindakan siber yang terjadi baik dari dalam dan luar.

"Jadi, kalau kita mengkritik pemerintah bagaimana? apakah itu ancaman siber?" imbuh Ucok.

Kemudian, Ucok juga menyoroti pasal-pasal dalam RUU itu yang menimbulkan conflict of interest antar institusi.

Karena, insitusi yang berkecimpung dalam bidang syber cukup banyak seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penaggulangan Terorisme , Kominfo RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan lembaga lain yang mempunyai siber.

Oleh karena itu, tegas Ucok, jika RUU KKS disahkan, maka insitusi seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang akan menggendalikan masyarakat.

Apalagi, RUU KKS juga tidak dibahas di Komisi I DPR RI. Melainkan di Baleg. Padahal, masalah siber ranahnya Komisi I DPR RI yang membawahi BIN dan BSSN. 

"BSSN sama saja akan memata-matai masyarakat, mata-matai kita yang suka protes lewat medsos," tukasnya.

Aktivis 98, Joshua Napitupulu, mengatakan definisi ancaman siber tidak dijelaskan di dalam RUU KKS sehingga harus di dalami lebih lanjut dengan beberapa pihak terkait. Menurut dia, pembahasan beberapa pasal terlalu dipaksakan sehingga menimbulkan persoalan ke depan.

"Kita memang perlu undang-undang siber tapi bukan begini caranya. Perlu pembahasan lebih lanjut," kata dia.

TAGS : RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Prolegnas




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :