Ilustrasi Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi
Jakarta, Jurnas.com - Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.
Tak hanya parpol, sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi untuk pemerintahan lima tahun mendatang.Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional tentu menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan, proses penentuan menteri merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya sendiri.Baca juga :
Cetak Sejarah Dividen BUMN, Erick Thohir Bisa Jadi Figur Paling Diperhitungkan di Pilpres 2024
Ujang menuturkan, semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di Perekonomian diharapkan untuk menghormati hak yang dimiliki Jokowi. Menurutnya, tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam menentukan orang yang bakal menjadi menteri.Jika nanti selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok.
Cetak Sejarah Dividen BUMN, Erick Thohir Bisa Jadi Figur Paling Diperhitungkan di Pilpres 2024
Kabinet Jokowi Menteri BUMN Partai Koalisi