Sabtu, 14/12/2019 14:41 WIB

Adu Kuat Pengaruh untuk Posisi Menteri di Kabinet Kerja II

Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Ilustrasi Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi

Jakarta, Jurnas.com - Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Tak hanya parpol, sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi untuk pemerintahan lima tahun mendatang.

Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional tentu menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan, proses penentuan menteri merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya sendiri.

“Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogative Jokowi sebagai presiden terpilih,” kata Ujang, dalam pesan singkat, Jumat (19/7).

Ujang menuturkan, semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di Perekonomian diharapkan untuk menghormati hak yang dimiliki Jokowi. Menurutnya, tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam menentukan orang yang bakal menjadi menteri.

Jika nanti selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok.

“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang.

Pertarungan untuk menjadi penguasa di BUMN hal yang wajar, karena perusahaan pelat merah menjadi andalan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia ke depan.

Dua dikabarkan masuk bursa sebagai kandidat kuat untuk menjadi penguasa BUMN, yaitu Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto.

Dua nama yang beredar ini seperti mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres lalu. Dimana, Budi G Sadikin selama ini dikenal dekat dengan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kolaborasi ketiganya terlihat kala proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi.

Sementara Dwi dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina.

TAGS : Kabinet Jokowi Menteri BUMN Partai Koalisi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :