Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (Foto: Muti/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut minimnya jumlah sekolah di daerah akan lebih mudah diketahui pasca pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dan kini, lanjut Mendikbud, pemerintah daerah (pemda) yang bertanggung jawab atas pendidikan di daerah, memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi kekurangan sekolah tersebut.
"Ada wilayah yang seharusnya ada sekolah, ternyata tidak ada sekolah. Sekarang jadi telanjang semua. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas semua itu, karena anggarannya berada di sana," kata Muhadjir pada Senin (8/7) di Jakarta.
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
"Selama ini kami tidak bisa memastikan daerah mana yang kekurangan sekolah, mana yang kelebihan sekolah," lanjut dia.
Mendikbud juga memastikan akan melakukan evaluasi penerapan zonasi tahun ini, untuk mempersiapkan sistem yang sama tahun depan.
Termasuk dalam hal ini menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan selama PPDB 2019 bersama pemda sebagai bahan koreksi.
"Dalam waktu tidak lama akan ada pembicaraan dengan daerah apa yang harus dilakukan tahun depan. Mulai dari ppdb yang lebih baik dari sekarang, pemerataan guru, afirmasi untuk sekolah baru di wilayah yang masih kosong," jelas Muhadjir.
Sebelumnya dikabarkan, seluruh siswa yang berasal dari SDN 2 Sukasari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tidak diterima di SMP Negeri manapun dalam PPDB tahun ini.
Penyebabnya, SMP terdekat berada di kecamatan berbeda. Dan jika dihitung dari jarak tempuh, lokasi SDN 2 Sukasari berada lebih dekat ke SMPN 1 Kecamatan Lohbener darip ada ke SMPN 1 Arahan.
Namun akhirnya, 24 siswa SDN 2 Sukasari itu akhirnya tertampung di SMPN 1 Lohbener, setelah dibuka rombongan belajar khusus baru.
"Jadi sebetulnya dengan zonasi jadi telanjang. Persoalannya tergantung kemauan pemda bersama Kemdikbud," tandas Muhadjir.
KEYWORD :Zonasi PPDB Muhadjir Effendy
