Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Foto: Reuters)
Jakarta, Jurnas.com - Departemen Luar Negeri AS telah memerintahkan semua personel non-darurat dari kedutaan besarnya di Irak sebagai akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.
Peringatan datang di tengah kekhawatiran bahwa Iran-sekutu kelompok-kelompok milisi bisa menargetkan Amerika di Irak. Militer AS mengerahkan kapal induk dan kelompok serangan ke Selat Hormuz pekan lalu karena ancaman baru.
"Warga AS di Irak berisiko tinggi terhadap kekerasan dan penculikan," bunyi peringatan tersebut dilansir UPI.
"Banyak kelompok teroris dan pemberontak aktif di Irak dan secara teratur menyerang pasukan keamanan Irak dan warga sipil," tambahnya.
"Milisi sektarian anti-AS juga dapat mengancam warga AS dan perusahaan Barat di seluruh Irak. Serangan oleh alat peledak improvisasi terjadi di banyak daerah di negara itu, termasuk Baghdad."
Personil non-darurat di konsulat AS di Erbil juga diminta untuk pergi. Departemen luar negeri mengakhiri operasi di konsulat di Basrah Oktober lalu.
Administrasi Trump memerintahkan sanksi baru pekan lalu pada logam Iran, termasuk besi, baja, aluminium dan tembaga. Bahan-bahan tersebut merupakan sumber pendapatan ekspor terbesar Iran, selain minyak, dan menyumbang sekitar 10 persen dari ekonomi negara itu.
Demonstrasi terjadi di Iran atas sanksi tersebut ketika Presiden Hassan Rouhani mengancam untuk menarik diri sepenuhnya dari perjanjian nuklir 2015. Trump menarik Amerika Serikat dari pakta Obama tahun lalu.
Rouhani mengumumkan minggu lalu akan mulai menimbun uranium dan air berat yang diperkaya rendah dan akan memulai kembali reaktor nuklir Arak, yang ditutup dan sebagian dibongkar berdasarkan perjanjian jika tidak dikompensasi dengan pembatasan Trump pada bulan April.
KEYWORD :Kedutaan Irak Karyawan AS
