Selasa, 25/06/2019 01:17 WIB

Ketua MPR Dukung Konferensi Visi Indonesia 2045

Demokrasi di Indonesia diakui memang mahal. Untuk membayar saksi satu provinsi saja bisa menghabiskan miliaran rupiah.

Ketua MPR Zulkifli Hasan

Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan, di ruang kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, menerima delegasi Konferensi Visi Indonesia 2045, Selasa (12/02). Delegasi yang dipimpin oleh Dino Patti Djalal itu beranggotakan Diaspora Indonesia dan generasi muda milineal yang berkreasi dalam berbagai bidang.

“Konferensi ini mempertemukan pemuda terbaik di Indonesia dan masyarakat diaspora”, tuturnya.

Mereka beberapa waktu yang lalu melakukan kegiatan di mana acara yang sudah dilakukan, serta akan digelar, untuk melengkapi hasil Kongres II Pemuda, 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Dalam konferensi, komunitas ini juga menyepakati tiga hal untuk Indonesia ke depan, yakni Indonesia harus memiliki demokrasi yang berkualitas, Demokrasi yang memenuhi HAM, dan memiliki supremasi hukum yang absolut bagi semua. Hasil konferensi menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu akan disebarkan ke seluruh kepala daerah, kampus, dan kelompok masyarakat. “Bahkan di-share ke media sosial”, ujarnya. Bagi yang mendukung visi Indonesia 2045, dikatakan Dino, masyarakat boleh menandatangani di media sosial yang ada.

Menerima pemaparan dan hasil Konferensi Visi Indonesia 2045, Zulkifli Hasan serta merta mengatakan, ”setuju dan mendukung”. Ia menandatangani petisi yang disebar oleh komunitas itu. Kepada mereka, pria asal Lampung itu mengatakan, setelah era reformasi, bangsa ini banyak mengalami kemajuan. Meski demikian diakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Diungkapkan, bila kita pergi ke daerah-daerah, akan terasa bahwa di masyarakat terjadi ketimpangan dan kesenjangan. Menurutnya banyak petani yang tak memiliki lahan. Lahan-lahan yang ada sudah dikuasai oleh segelintir orang. “Sehingga mereka menjadi buruh tani”, ucapnya. Hal inilah yang menurutnya perlu dipikirkan bersama.

Tak hanya itu yang terjadi, disebut demokrasi yang berkembang lebih mengedepankan transaksional. Akibatnya pemimpin yang terpilih adalah mereka yang mempunyai modal dan popularitas. “Meski mempunyai kapasitas dan kualitas, ia bisa kalah oleh orang yang memiliki modal dan popularitas”, ungkapnya. Demokrasi yang dipenuhi transaksi itu dikatakan hanya menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan masyarakat. Bagi Zulkifli Hasan, perlu dibangun kesadaran di masyarakat akan pentingnya kedaulatan yang dimiliki. Diakui masih ada masyarakat yang belum paham arti pentingnya Pemilu. Pemilu dianggap hanya pesta demokrasi sehari. “Ada yang mengaku datang ke TPS setelah diberi sembako”, tuturnya.

Demokrasi di Indonesia diakui memang mahal. Untuk membayar saksi satu provinsi saja bisa menghabiskan miliaran rupiah. Dirinya berharap agar pemerintah menanggung saksi yang ada. Ia membandingkan dengan sistem demokrasi di Amerika Latin di mana partai politik dibiayai negara meski demikian ditegaskan bahwa partai politik tidak boleh meminta sumbangan dari pihak lain.

Untuk itu agar masalah di atas tidak berlarut-larut, dirinya mendukung gerakan yang dilakukan Konferensi Visi Indonesia 2045. “Gerakan komunitas ini sesuai dengan konstitusi”, tuturnya. Ia membenarkan salah satu kesepakatan mereka bahwa hukum harus tegak, adil, dan berlaku untuk semua. “Konstitusi menyatakan negara wajib melindungi seluruh tumpah darah”, ucapnya.

TAGS : Zulkifli Hasan Visi Indonesia 2045




TERPOPULER :